RADARSITUBONDO.ID - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi babak penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Regulasi ini mengatur mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, perjudian daring, investasi bodong, dan penipuan yang merugikan masyarakat luas. Menariknya, prinsip mengambil kembali harta yang diperoleh secara batil dan mengembalikannya kepada pihak yang berhak telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam.
Dalam Islam, mengambil harta yang bukan haknya bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras mengenai penggelapan harta publik (ghulul), bahaya memanfaatkan harta haram, hingga kewajiban mengembalikan hak orang lain sebelum datang hari pertanggungjawaban.
Ghulul, Penggelapan Harta yang Mendapat Ancaman Keras
Dalam literatur Islam, istilah ghulul awalnya merujuk pada tindakan menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dalam pembahasan fikih, prinsip larangan tersebut juga menjadi landasan untuk mengecam pengkhianatan terhadap amanah dan pengambilan harta publik secara tidak sah.
Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa sekecil apa pun harta yang disembunyikan dari amanah jabatan akan dimintai pertanggungjawaban.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa di antara kalian yang kami angkat untuk mengurus suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka hal itu adalah ghulul yang akan ia bawa pada hari kiamat." (HR. Muslim)
Hadis tersebut memperlihatkan betapa beratnya tanggung jawab seseorang yang diberi amanah mengelola urusan publik. Bahkan, benda bernilai kecil yang diambil secara tidak sah tetap menjadi perkara yang harus dipertanggungjawabkan.
Prinsip ini relevan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan saat ini, mulai dari korupsi anggaran, penggelapan dana publik, hingga penyelewengan aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ancaman Harta Haram bagi Pelakunya
Kejahatan ekonomi sering kali menghasilkan kekayaan besar yang kemudian digunakan untuk membangun kehidupan mewah. Namun, dalam pandangan Islam, besarnya harta tidak menghapus persoalan mengenai cara memperolehnya.
Rasulullah SAW memberikan peringatan keras tentang harta haram yang dikonsumsi dan dimanfaatkan manusia.
Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Ujrah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Neraka lebih pantas baginya." (HR. At-Tirmidzi)
Peringatan tersebut menegaskan bahwa sumber penghasilan memiliki konsekuensi spiritual. Kekayaan yang diperoleh melalui penipuan, perjudian, korupsi, maupun penggelapan tidak dapat dianggap sebagai rezeki yang halal hanya karena telah berubah menjadi rumah, kendaraan, atau tabungan.
Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan hidupnya berasal dari sumber haram. Nabi kemudian menjelaskan bahwa bagaimana mungkin doanya dikabulkan dalam keadaan demikian.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan harta tidak berhenti pada keuntungan materi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT.
Mengembalikan Harta Orang Lain Merupakan Syarat Tobat
Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah kewajiban mengembalikan hak orang lain ketika seseorang melakukan kezaliman yang berkaitan dengan harta. Penyesalan dan permohonan ampun tidak cukup apabila harta yang diambil secara tidak sah masih dikuasai pelakunya.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun hartanya, hendaklah ia meminta kehalalannya hari ini sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Bukhari)
Hadis tersebut mengingatkan bahwa pelaku kejahatan harta harus menyelesaikan hak korban selama masih memiliki kesempatan di dunia.
Jika harta hasil penipuan atau penggelapan masih berada dalam penguasaannya, kewajiban mengembalikannya tidak hilang hanya karena pelaku telah menyesali perbuatannya.
Prinsip ini juga menjelaskan mengapa pemulihan aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pengembalian kerugian kepada korban dan pihak yang berhak.
Bagaimana UU Perampasan Aset Mengatur Pengembalian Harta?
UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.
Dalam naskah yang disetujui, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku, tetapi tetap harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Aturan tersebut mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Penjelasan dalam naskah juga secara khusus memasukkan perjudian daring, investasi, layanan perjalanan haji dan umrah, serta kripto dalam kategori penipuan atau penggelapan yang dimaksud.
Aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana, aset yang telah dipindahtangankan, hingga keuntungan ekonomi yang berasal dari kekayaan tersebut.
Regulasi ini juga mengatur pengembalian aset kepada korban atau pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, pemulihan kerugian masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset hasil kejahatan.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa konsep unexplained wealth atau kekayaan tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tidak otomatis menjadi dasar perampasan tersendiri dalam naskah yang disetujui DPR. Perampasan tetap harus memenuhi kriteria tindak pidana dan mekanisme hukum yang diatur.
Editor : Agung Sedana