RADARSITUBONDO.ID - Hampir tiga ratus tahun setelah kolonialisme berakhir, pengaruh Belanda dan Inggris masih sangat nyata di negara-negara yang pernah dijajah mereka. Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, dan banyak negara lainnya kini menunjukkan perbedaan signifikan dalam sistem pemerintahan, struktur perekonomian, serta karakter masyarakatnya. Pertanyaannya adalah, mengapa warisan kolonial ini menghasilkan jalur pembangunan yang sangat berbeda?
Perbedaan utama mulai muncul dari sudut pandang kedua kekuatan Eropa ini terhadap koloni mereka. Belanda menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung, di mana raja digunakan sebagai alat kekuasaan kolonial. Sistem ini mengizinkan penguasa lokal untuk tetap memerintah, tetapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial Belanda.
Sebaliknya, Inggris lebih adaptif dengan mengkombinasikan pemerintahan langsung dan tidak langsung tergantung situasi setempat. Di India, mereka mempertahankan raja-raja lokal, sedangkan di tempat lain seperti Hong Kong dan Singapura, mereka menerapkan pemerintahan langsung dengan birokrasi Inggris.
Perbedaan dalam filosofi ini menghasilkan warisan institusi yang berbeda juga. Negara-negara yang pernah dijajah Inggris umumnya mewarisi sistem parlemen Westminster, hukum umum, dan tradisi birokrasi yang lebih bersih. Sementara itu, negara-negara bekas jajahan Belanda cenderung mengembangkan sistem presidensial dengan warisan birokrasi yang lebih berjenjang.
Kolonialisme Belanda lebih fokus untuk mengambil sumber daya alam dari koloni untuk dikirim ke negara asal, dengan sistem yang menjadikan para bupati sebagai pegawai negeri bersala gaji. Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Indonesia memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan indigo untuk kepentingan VOC dan pemerintah Hindia Belanda.
Sementara Inggris, meskipun juga bersifat eksploitasi, lebih menekankan pada perdagangan dan investasi infrastruktur. Mereka membangun pelabuhan, jalur kereta, dan sistem perbankan yang lebih maju untuk mendukung kegiatan perdagangan global. Hal ini terlihat di India yang memiliki jaringan kereta api yang luas, dan di Hong Kong yang mengalami pengembangan menjadi pusat perdagangan Asia.
Warisan ekonomi ini masih terasa hingga sekarang. Negara-negara yang dulunya dijajah Inggris seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia berkembang menjadi pusat keuangan dan perdagangan regional. Sedangkan Indonesia dan negara-negara bekas jajahan Belanda lebih bergantung pada ekspor sumber daya alam.
Sistem pendidikan Belanda diperluas dengan mendirikan sekolah-sekolah terpisah berdasarkan etnis untuk masyarakat Indonesia, Arab, dan Cina, serta menggunakan bahasa Belanda dalam kurikulumnya. Pendekatan pemisahan ini menciptakan lapisan sosial yang ketat dan hanya terbatas pada kalangan elite saja.
Di sisi lain, Inggris menerapkan pendekatan yang berbeda dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa universal di semua jenjang pendidikan. Mereka juga lebih terbuka dalam memberikan akses kepada penduduk lokal untuk pendidikan tinggi, meskipun masih pilih-pilih. University of Cambridge dan Oxford bahkan sudah menerima mahasiswa dari koloni sejak abad ke-19.
Hasil dari kebijakan ini, negara-negara bekas jajahan Inggris memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional, yang membantu mereka terhubung dengan ekonomi global. Sementara itu, negara-negara bekas jajahan Belanda harus berjuang lebih keras untuk mengatasi hambatan bahasa dalam era globalisasi.
Sistem kolonial mengubah struktur sosial yang sudah ada, dengan para pemimpin lokal digunakan sebagai alat kekuasaan kolonial. Namun, cara masing-masing kekuatan kolonial menangani keragaman menyebabkan warisan yang berbeda terbentuk.
Belanda cenderung untuk menjaga dan bahkan memperkuat perbedaan suku sebagai bagian dari strategi "pisah dan kuasai". Hal ini terlihat dari kebijakan apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan dan pengelompokan sosial berdasarkan ras di Indonesia. Pengaruh ini masih terasa di dinamika politik di negara-negara yang dulunya dijajah oleh Belanda, di mana isu etnis dan agama sering kali menjadi hal penting dalam politik.
Sementara itu, Inggris meskipun juga menggunakan taktik yang sama, lebih praktis dalam mengelola kekayaan suku. Mereka merancang sistem yang memungkinkan berbagai kelompok etnis untuk ikut serta dalam pemerintah, meskipun ada pengaturan hierarki yang jelas. Ini menumbuhkan tradisi politik yang lebih plural di negara-negara seperti India dan Malaysia.
Sebagai negara terbesar yang pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia masih harus berurusan dengan warisan kolonial yang rumit. Struktur birokrasi yang berjenjang, ketergantungan pada penjualan barang-barang mentah, dan masalah dalam mengelola keberagaman etnis adalah beberapa warisan yang masih ada sampai sekarang.
Namun, Indonesia juga menunjukkan daya adaptasi yang sangat baik. Reformasi tahun 1998 memberikan kesempatan untuk demokratisasi, sementara perkembangan ekonomi digital menunjukkan kemungkinan perubahan besar.
Pertanyaannya, dapatkah Indonesia dan negara-negara yang pernah dijajah Belanda lainnya mengambil pelajaran dari keberhasilan negara-negara yang pernah dijajah Inggris tanpa kehilangan jati diri budaya mereka?
Warisan kolonial memang memengaruhi arah pembangunan yang berbeda, namun tidak berarti harus menentukan nasib selamanya. Dengan pemahaman yang tepat mengenai sejarah dan komitmen terhadap reformasi institusi, setiap negara memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
- Ikuti terus berita ter-update Radar Situbondo di Google News