RadarSitubondo.id - Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (1/8) menuai reaksi tajam dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa semua kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, terutama terkait isu impor beras yang kontroversial.
Hasto mengungkapkan bahwa belakangan ini pemerintah melakukan impor beras sebanyak 6 juta ton, meskipun PDIP selama ini gigih menolak kebijakan impor beras. "Kami yang selama ini menolak impor beras kini membuktikan bahwa data-data sebelumnya ternyata manipulatif," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8) malam.
Menurut Hasto, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dulu kepada rakyat, bukan sekadar mengeluarkan permintaan maaf. "Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, bukan permintaan maafnya dulu," tegas Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maafnya dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014.
"Bapak/Ibu sekalian, Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," ucap Jokowi.
Presiden juga menyadari bahwa dirinya bukan makhluk yang sempurna. "Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," pungkas Jokowi. (*)
Editor : Lugas Rumpakaadi