Radarsitubondo.id – Menjelang pengoperasian jalan tol Probolinggo–Banyuwangi (Tol Probowangi) seksi Paiton menuju Besuki pada akhir tahun 2025 mendatang, masih kekhawatiran baru muncul dari arah yang tak terduga: lahan persawahan.
Pembakaran jerami padi pascapanen yang selama ini dianggap praktik umum oleh petani lokal, kini dinilai sebagai potensi ancaman serius terhadap keselamatan pengguna jalan tol.
Dengan posisi jalan tol yang melintas cukup dekat dengan area persawahan warga di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, muncul kekhawatiran akan gangguan kabut asap tebal di sepanjang ruas tol, terutama saat musim panen selesai.
“Kalau musim panen tiba, dalam hitungan menit saja, asap pembakaran jerami bisa membumbung tinggi dan menyebar ke mana-mana,” ujar G Sukarno, seorang pengemudi yang tinggal di Kecamatan Giri, Banyuwangi, yang sering bepergian ke Malang melewati jalan tol.
Sementara itu, jarak dengan area persawahan hanya sekitar 300 meter dari trase tol.
“Kami belum tahu apakah itu akan berdampak ke jalan tol, tapi jelas asapnya pekat,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa pembakaran jerami berisiko menurunkan jarak pandang secara drastis, terutama saat pagi atau sore hari ketika kelembapan tinggi dan angin relatif kencang.
“Jika pengemudi melintas dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba mendapati kabut asap pekat, potensi kecelakaan sangat besar. Ini bukan sekadar gangguan visual, tetapi juga ancaman nyawa,” tegasnya.
Selain itu, asap pembakaran jerami bisa menyebar sejauh 1–2 kilometer tergantung arah angin.
Artinya, jika pembakaran terjadi serentak di beberapa titik, jalan tol bisa tertutup asap dalam waktu singkat, tanpa peringatan.
Pembakaran jerami hari ini juga menyumbang emisi karbon signifikan dan menyebabkan pencemaran udara lokal.
Padahal, tol Probowangi digadang-gadang sebagai infrastruktur hijau pendukung ekonomi dan pariwisata kawasan timur Jawa.
KArena itu, harus ada upaya transisi dari pembakaran jerami ke metode pengolahan ramah lingkungan.
Jerami bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, kompos, atau bahkan energi biomassa.
Pemerintah perlu hadir dengan insentif dan edukasi, karena kalau hanya melarang, petani akan kesulitan mencari solusi. (*)
Editor : Bayu Saksono