RADARSITUBONDO.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai surat pernyataan ketidakmampuan yang disampaikan oleh tiga bupati di Aceh dalam mengatasi bencana banjir dan tanah longsor.
Dia menyatakan bahwa tindakan para kepala daerah ini adalah hal yang bisa dimengerti, mengingat kondisi jalan yang terputus.
Ketiga bupati yang mengungkapkan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana tersebut adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Mereka secara resmi mengeluarkan surat yang menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani tanggap darurat bencana yang melanda daerah masing-masing.
Baca Juga: Realme dan Redmi Akan Guncang Pasar Mid-Range dengan Mengusung Kamera 200MP
"Misalnya di Takengon, Aceh Tengah menyampaikan bahwa mereka tidak bisa melayani, ya memang tidak akan bisa," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada hari Senin (1/12/2025).
Tito menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana ini sangat terbatas. Jalan yang tertutup membuat distribusi bantuan dan pergerakan alat berat tidak mungkin dilakukan.
Wilayah Aceh memerlukan bantuan pangan yang harus disalurkan melalui udara karena jalur darat sepenuhnya terputus.
Baca Juga: Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel, Tuding Persidangan Korupsi Hancurkan Persatuan Bangsa
Menanggapi situasi darurat tersebut, pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya pengadaan logistik untuk Provinsi Aceh.
Bantuan akan dikirim melalui udara dari Jakarta dan Medan menggunakan pesawat serta helikopter TNI-Polri. Bandara Malikussaleh dan Cut Nyak Dhien akan dijadikan pusat utama logistik.
Data BNPB hingga hari Minggu (30/11/2025) mencatat bahwa 442 orang telah meninggal, 402 orang hilang, dan 646 orang terluka akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dari angka tersebut, 96 korban jiwa berada di Aceh, dengan 75 orang masih dalam status hilang.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus berupaya membantu daerah, terlepas dari adanya atau tidaknya surat yang menyatakan ketidakmampuan.
Saat ini, prioritas utama adalah pemulihan infrastruktur, membuka akses transportasi, serta memenuhi kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak bencana.
Editor : Ali Sodiqin