RADARSITUBONDO.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menambah jumlah polisi hutan dengan signifikan supaya pengawalan dan pencegahan pembalakan liar bisa lebih baik.
Permintaan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12), menjelang Sidang Kabinet Paripurna. Raja Juli mengatakan bahwa kurangnya petugas pengawas hutan di lapangan menjadi perhatian utama presiden.
Contohnya, di Provinsi Aceh yang memiliki hutan seluas 3,5 juta hektare hanya mendapat jaga dari 30 sampai 32 polisi hutan. Raja Juli mengatakan bahwa jumlah tersebut sangat tidak cukup untuk mengawasi hutan yang begitu besar.
Baca Juga: Aceh Minta Keterlibatan Dua Lembaga PBB dalam Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor
"Bapak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipatgandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging yang mengakibatkan rusaknya hutan dapat diatasi sesegera mungkin," kata Raja Juli.
Menteri Kehutanan menambahkan bahwa arahan dari presiden membawa dukungan yang kuat secara moral dan politik untuk Kementerian Kehutanan serta para polisi hutan yang bekerja di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga mengumumkan pembatalan 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare, termasuk 116.198 hektare yang ada di Sumatera.
Kebijakan ini muncul setelah terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025 yang diduga diperburuk oleh kerusakan lingkungan akibat pengalihan fungsi hutan.
Editor : Ali Sodiqin