RADARSITUBONDO.ID — Pemerintah Kabupaten Situbondo membutuhkan Rp 160 miliar untuk pemulihan pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur yang rusak, penanganan permukiman warga terdampak, serta pemulihan berbagai fasilitas umum.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir berdasarkan perhitungan pemerintah daerah mencapai Rp 160 hingga Rp 195 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik sebesar Rp 52 miliar, sektor permukiman dan lingkungan Rp 25 miliar, sarana pasar Rp 40 miliar, penurunan kapasitas sungai Rp 28 miliar, kerusakan bangunan pendidikan Rp 35 miliar, serta tempat ibadah sekitar Rp 15 miliar.
“Memang kejadiannya terjadi pada tanggal 21, tetapi kami terus meng-update data karena kondisi faktual dan aktual di lapangan masih terus berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, upaya tanggap darurat sejauh ini telah dilakukan secara gotong royong. Pemerintah kabupaten, aparat, hingga masyarakat bergerak bersama, sementara bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Namun, kebutuhan pemulihan jangka menengah dan jangka panjang dinilai jauh melampaui kemampuan penanganan darurat daerah.
“Untuk kebutuhan pemulihan jangka menengah dan jangka panjang, anggarannya memang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan daerah,” imbuhnya.
Mas Rio menegaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi riil pascabanjir kepada pemerintah pusat dan membuka ruang dukungan melalui berbagai skema pendanaan. Menurutnya, bentuk bantuan tidak menjadi persoalan, selama pemulihan infrastruktur dasar dapat segera dilakukan.
“Dibangun langsung oleh pusat atau dananya ditransfer ke daerah, dua-duanya tidak masalah. Yang terpenting, infrastruktur pendidikan, pertanian, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa kembali seperti semula,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pemulihan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. “Kalau tidak segera ditangani, risikonya pasti lebih besar. Secara ekonomi, ini menjadi tantangan serius dalam konteks penanganan banjir,” kata Bupati Rio.
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak cukup serius. Puluhan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk SMPN 1 Banyuglugur yang saat ini bersiap menghadapi pelaksanaan ujian. “Sekarang mau ujian TKA (Tes Kemampuan Akademik), tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dari sisi kami, akan dibuat kebijakan afirmatif agar para siswa tetap bisa mengikuti ujian,” jelasnya.
Mas Rio berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dapat memberikan perhatian kebijakan yang lebih adaptif bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. “Seperti di Sumatera dan Aceh, saya berharap ada atensi kebijakan, terutama untuk wilayah dengan basis kebencanaan tinggi, termasuk Situbondo,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono