RADARSITUBONDO.ID – Syaiful Bakri, Ketua LBH GP Ansor, meminta BPK RI mengaudit ulang hasil pengembalian dana pembangunan Gelora Situbondo (GS). Ia menilai pengembalian tersebut belum komprehensif karena hanya sekitar Rp 2 miliar.
Syaiful Bakri mengatakan, setelah adanya transaksi pengembalian dana Rp2.050.813.481 pada akhir 2025, pihaknya menduga ada hal yang tidak kooperatif, sehingga perlu dilakukan audit ulang terhadap dana GS. “Dengan munculnya pengembalian dana tersebut, publik mempertanyakan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyeknya,” katanya, Kamis (17/2).
Bakri menambahkan, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan audit secara menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga kualitas fisik bangunan serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan kontrak kerja. “Perlu dilakukan audit ulang secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga pada kualitas fisik bangunan,” tambahnya.
Dia menegaskan agar BPK RI segera melakukan audit ulang atas pengembalian tersebut sekaligus investigasi mendalam terhadap keseluruhan proses pembangunan GOR Situbondo. “Kami meminta BPK RI melakukan audit menyeluruh agar tidak ada ruang bagi dugaan penyimpangan. Jika memang ada kekurangan atau pelanggaran, harus diungkap secara terang benderang demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Bakri juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum apabila dalam audit ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. “Langkah ini penting sebagai bentuk edukasi publik sekaligus pencegahan agar proyek-proyek pembangunan ke depan berjalan sesuai prinsip good governance,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap adanya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah terkait hasil audit dan tindak lanjutnya. Pembangunan fasilitas publik seperti GOR semestinya menjadi kebanggaan daerah, bukan justru menimbulkan polemik. “Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh dalam tata kelola proyek infrastruktur daerah, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” bebernya.
Koran ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepala DPUPP Situbondo, Abdur Kadir Jailani. Dihubungi melalui WhatsApp, panggilan hanya berdering tanpa jawaban. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya DPUPP Situbondo, Fitriya Qoiri, namun belum mendapat respons terkait kepastian pengembalian dana tersebut.
Informasi yang dihimpun, BPK RI tengah melakukan pengecekan ulang berkas-berkas di Dinas PUPP. Belum diketahui pasti apakah pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut temuan atau hanya pelengkapan berkas sebelumnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono