RADARSITUBONDO.ID – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Situbondo belum menyerap produk lokal secara maksimal. Padahal, hal tersebut dinilai sangat penting agar program nasional itu mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Bupati Rio, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Menurutnya, sedikitnya ada empat persoalan yang perlu menjadi perhatian. “Pertama, tingkat operasional yang baru mencapai 50 persen. Kedua, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ketiga, pasokan bahan baku yang masih berasal dari luar daerah. Dan terakhir, keluhan petugas di lapangan,” ujarnya saat Rapat Koordinasi bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dan sejumlah pihak terkait di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Minggu (22/2) malam.
Bupati Rio menegaskan pentingnya keterlibatan langsung pelaku UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi daerah melalui optimalisasi produk lokal. “Salah satunya seperti roti yang masih didominasi merek luar, misalnya Conato dan sejenisnya. Sementara roti produksi lokal belum terserap secara maksimal,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mengumpulkan pelaku UMKM agar dapat masuk dalam rantai pasok MBG. “Pemerintah daerah siap memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang terkendala modal maupun sertifikasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB),” tegasnya.
Sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Bupati Rio menjelaskan bahwa saat ini terdapat 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berdiri di Situbondo. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG telah beroperasi dan 10 lainnya masih dalam proses. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 95.823 orang. “Selain itu, ada beberapa SPPG yang belum beroperasi dan tenaga kerjanya masih berasal dari luar kecamatan. Seharusnya, bisa memprioritaskan tenaga kerja dari dalam kecamatan masing-masing,” jelasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono