Menteri Pigai Siapkan Kelas HAM Khusus untuk Jurnalis
Bayu Shaputra• Jumat, 13 Maret 2026 | 08:30 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.
RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan program pelatihan khusus bagi kalangan jurnalis guna memperkuat pemahaman media terhadap isu hak asasi manusia di Indonesia.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak warga negara.
Peluncuran program tersebut diumumkan langsung oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban HAM yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (11/3).
Menurut Pigai, kelas HAM bagi jurnalis akan dibuka secara nasional sehingga seluruh pekerja media di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut.
“Kami akan adakan kelas HAM untuk jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa, kita buka kelas khusus untuk jurnalis,” ujar Pigai di hadapan peserta acara.
Program pelatihan ini dirancang untuk memperluas literasi jurnalis terkait perspektif HAM dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan para wartawan mampu menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai hak asasi manusia.
Pigai menilai media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai isu-isu HAM. Melalui pemberitaan yang berimbang dan berperspektif HAM, media dapat membantu memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan serta mendorong akuntabilitas berbagai pihak.
“Kami ingin jurnalis memahami bahwa setiap berita tentang konflik sosial, pembangunan, maupun kebijakan publik selalu memiliki dimensi HAM yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam program ini, jurnalis yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi resmi dari Kementerian HAM. Sertifikasi tersebut memungkinkan para wartawan untuk ikut terlibat dalam kegiatan edukasi HAM di berbagai komunitas.
Pigai menjelaskan bahwa jurnalis yang telah tersertifikasi nantinya tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga dapat berperan sebagai penggerak literasi HAM di masyarakat.
“Mereka bisa mengajar HAM di komunitas jurnalis maupun masyarakat luas. Jadi dampaknya tidak berhenti di ruang redaksi saja, tetapi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas,” jelasnya.
Selain pelatihan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik bertema hak asasi manusia. Lomba tersebut bertujuan memberi ruang bagi wartawan untuk mengangkat berbagai cerita penting yang berkaitan dengan perjuangan keadilan, pelanggaran HAM, hingga proses pemulihan korban.
Kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan karya-karya jurnalistik berkualitas yang mampu menggugah empati publik serta mendorong perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan di Indonesia.
Melalui karya jurnalistik yang kuat dan mendalam, media dapat menjadi sarana penting untuk memperjuangkan keadilan serta memastikan suara para korban tidak terabaikan.
Pigai menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan media perlu terus diperkuat, terutama dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada penghormatan terhadap HAM.
Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai pengungkap permasalahan sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengampanyekan nilai-nilai kemanusiaan.
“Pers berperan penting dalam membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia. Media mampu mendorong perubahan sosial melalui informasi yang akurat dan berperspektif keadilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia. Ia bahkan menyatakan siap membela media ketika menghadapi tekanan atau intimidasi.
“Kalau ada orang yang dikritik, dianiaya, atau bahkan dibredel, saya akan pasang badan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh sejumlah media yang hadir dalam acara peluncuran program tersebut.
Melalui program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban HAM ini, Kementerian HAM berharap jurnalis dapat berperan lebih aktif dalam menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat.
Dengan semakin meningkatnya pemahaman jurnalis terhadap isu HAM, pemberitaan media diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap hak warga negara sekaligus mendorong pembangunan nasional yang lebih adil dan berkeadilan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang berperan mengawali kebijakan publik serta menjaga akuntabilitas negara dalam menyediakan hak asasi manusia.
