RADARSITUBONDO.ID – Pemkab Situbondo harus menambah anggaran untuk perbaikan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat banjir kedua, 7 Maret silam. Keputusan tersebut diambil agar proses pemulihan infrastruktur terdampak dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Sejumlah fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan yang putus, saluran drainase, serta sarana lainnya mengalami kerusakan. Fasilitas tersebut sangat penting bagi masyarakat karena menjadi akses utama untuk beraktivitas keseharian.
“Yang jelas ada tambahan anggaran. Kita mengajukan tambahan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Situbondo, Abdul Kadir.
Dari hasil pendataan sementara, dibutuhkan tambahan anggaran agar proses perbaikan dapat dilakukan secara maksimal. Pasalnya, kerusakan akibat banjir pertama saja belum sepenuhnya selesai diperbaiki, sementara banjir kedua kembali terjadi dengan dampak kerusakan yang cukup banyak.
Salah satu kerusakan yang cukup parah terjadi pada jembatan di Kecamatan Jatibanteng yang putus. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terganggu dan berpotensi berdampak pada perekonomian warga. “Ada tambahan sekitar Rp 4 miliar lebih untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir kemarin,” jelasnya.
Kadir menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab Situbondo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 miliar lebih untuk penanganan dampak banjir. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan fasilitas umum, tetapi juga bantuan bagi rumah warga yang terdampak banjir.
Namun, dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan khusus untuk perbaikan fasilitas umum pada banjir pertama hanya sekitar Rp 2 miliar lebih. Sementara untuk kerusakan akibat banjir kedua, diperlukan tambahan anggaran seperti yang diajukan saat ini. “Karena memang anggarannya sebelumnya cukup kecil, jadi sekarang harus ditambah agar perbaikannya bisa maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ningsih, salah seorang warga yang terdampak putusnya jembatan akibat banjir mengaku kesulitan untuk beraktivitas. Dia tidak bisa turun ke kota untuk melengkapi barang dagangan di warungnya karena akses jalan tidak dapat dilalui. Saat ini dia hanya bisa mengandalkan jasa ojek untuk mengantarkan barang pesanannya dan bertemu di sekitar lokasi jembatan yang putus.
“Saya tinggal di daerah pegunungan wilayah Besuki. Karena jembatan Jatibanteng putus, jadi harus menunggu pesanan lewat ojek dan bertemu di lokasi jembatan,” ungkapnya.
Dia berharap proses perbaikan jembatan dapat segera dilakukan agar aktivitas masyarakat kembali lancar. Terlebih, jalan dan jembatan tersebut merupakan akses utama warga untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. “Kalau sudah diperbaiki tentu kami tidak perlu lagi menggunakan jasa ojek, dan biayanya juga pasti jauh lebih terjangkau,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono