RADARSITUBONDO.ID – Bantuan untuk korban terdampak bencana banjir akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) serta kondisi keuangan daerah. Ini dilakukan karena sisa anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) saat ini sangat minim. Keadaan tersebut terjadi akibat kondisi fiskal daerah yang belum pulih, ditambah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Data yang dihimpun Koran ini, bencana yang terjadi baru-baru ini dampaknya cukup besar. Sekitar sebelas kecamatan terdampak, baik akibat angin puting beliung, longsor, maupun banjir yang kembali menerjang wilayah Besuki, Kecamatan Jatibanteng, dan Kecamatan Banyuglugur. Akibatnya, jumlah rumah terdampak terus bergerak dan bertambah.
“Saat ini anggaran untuk korban bencana akan disesuaikan dengan Perbup dan kemampuan keuangan daerah. Mekanismenya melalui Dinas Sosial,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Timbul Surjanto.
Dia menambahkan, pada bencana banjir pertama tercatat sekitar 8 ribu rumah terdampak. Sementara pada kejadian berikutnya, sekitar 7 ribu rumah terdampak. Namun, bantuan anggaran hanya diberikan berdasarkan tingkat kerusakan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Tidak semua rumah terdampak akan mendapatkan bantuan jika tidak mengalami kerusakan. “Dari sekitar 7.000 rumah terdampak, yang mengalami kerusakan hanya 355 rumah yang tersebar di sebelas kecamatan,” jelasnya.
Timbul juga menyampaikan bahwa bantuan untuk korban banjir pertama telah disalurkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan untuk banjir kedua, saat ini masih dalam proses pengajuan.
Disebutkan, 355 rumah tersebut masih bersifat sementara dan kemungkinan akan terus bertambah. “Itu masih sementara dan pasti akan bergeser lagi. Dipastikan semua rumah yang rusak akibat bencana akan mendapatkan bantuan, termasuk kerusakan ringan seperti genteng yang terbawa angin,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 6 miliar untuk membantu korban bencana. Kondisi ini membuat sisa anggaran BTT menjadi sangat terbatas. "Untuk bantuan seperti ini, sudah Rp 6 miliar lebih yang kita keluarkan. Jadi BTT kita sekarang tinggal sangat tipis,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus membagi penggunaan anggaran antara bantuan sosial bagi warga terdampak dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Oleh karena itu, Pemkab Situbondo terus berupaya mencari tambahan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, khususnya untuk perbaikan infrastruktur. “Kita sudah komunikasi dengan provinsi dan pusat. Paling tidak yang infrastruktur itu bisa ditambah bantuannya,” katanya.
Dia menegaskan, total kerusakan akibat banjir pertama di Situbondo diperkirakan mencapai sekitar Rp 165 miliar. Kerusakan tersebut meliputi sektor pertanian serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan. “Infrastruktur, jembatan ada 12 titik. Jalan juga banyak. Total kerusakan sekitar Rp165 miliar,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono