RADARSITUBONDO.ID - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan langkah serius dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Moch. Irfan Yusuf yang menekankan pentingnya transformasi layanan melalui digitalisasi, transparansi, dan pengawasan menyeluruh demi memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jemaah.
Dalam upaya memperkuat sistem layanan, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia telah melakukan soft launching aplikasi Persiapan Haji.
Platform digital ini kini hampir mencapai tahap penyempurnaan penuh dan dirancang untuk membantu jemaah mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum keberangkatan.
Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama agar proses layanan semakin efektif, terukur, dan mudah diakses oleh seluruh calon jemaah.
Baca Juga: Gencatan Senjata Iran-AS Tak Redam Serangan Israel di Beirut
Selain aplikasi tersebut, pemerintah juga menghadirkan inovasi baru berupa Aplikasi Haji dan Umrah Store. Kehadiran platform ini bertujuan mengurangi beban jemaah dalam mengurus kebutuhan logistik maupun pembelian oleh-oleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Dengan sistem ini, jemaah diharapkan dapat lebih fokus menjalankan rangkaian ibadah tanpa terganggu oleh hal-hal teknis di luar ritual utama.
Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia Sempurna di Fase Grup, Hector Souto Soroti Performa dan Evaluasi
“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Dengan demikian, jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya tetap terfasilitasi dengan baik,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan, Kamis (9/4).
Di sisi lain, peningkatan layanan juga dilakukan melalui kebijakan distribusi kartu Nusuk yang akan diberikan kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang selama ini kerap terjadi saat jemaah sudah berada di Arab Saudi, terutama terkait mobilitas dan akses layanan ibadah.
Tidak hanya fokus pada inovasi digital, aspek transparansi juga menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menteri menegaskan bahwa setiap proses pengambilan kebijakan, termasuk pemilihan vendor layanan, harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik.
Pengawasan di lapangan turut diperketat melalui koordinasi antara kementerian dan Komisi VIII DPR RI. Evaluasi dilakukan secara langsung untuk memastikan seluruh fasilitas yang digunakan jemaah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti hotel yang tidak layak, maka tindakan cepat akan diambil, termasuk penggantian fasilitas tersebut.
Baca Juga: Gunung Semeru Kembali Erupsi, PVMBG Keluarkan Imbauan Waspada untuk Warga
Gus Irfan menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh kembali terulang. Permasalahan seperti terpisahnya anggota keluarga, keterlambatan distribusi kartu Nusuk, layanan konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi jemaah menjadi fokus utama perbaikan.
“Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk menjadikan pelayanan kepada jemaah sebagai bagian dari ibadah. Nilai keikhlasan dan tanggung jawab dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas.
“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya.
Editor : Bayu Shaputra