RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mengalami penurunan di tengah tekanan kenaikan harga avtur global. Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen melindungi masyarakat, khususnya calon jemaah haji.
Dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menekan biaya haji meskipun berbagai komponen mengalami kenaikan.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi global yang tidak stabil, terutama terkait biaya energi penerbangan. Harga avtur yang terus meningkat menjadi salah satu faktor utama melonjaknya biaya operasional maskapai, termasuk penerbangan haji.
Baca Juga: Gencatan Senjata Iran-AS Tak Redam Serangan Israel di Beirut
Tidak hanya fokus pada biaya, pemerintah juga menyoroti perbaikan dalam aspek layanan haji. Salah satu perkembangan signifikan adalah berkurangnya masa tunggu keberangkatan jemaah. Jika sebelumnya antrean mencapai 48 tahun, kini telah berkurang menjadi sekitar 26 tahun.
Prabowo menegaskan bahwa upaya pemangkasan antrean akan terus dilakukan. “Dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mencatat pencapaian baru dalam penyediaan fasilitas bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lahan seluas 45 hektare di Makkah yang akan dikembangkan sebagai perkampungan haji bagi jemaah asal Indonesia. Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan puluhan menara yang dapat menampung jemaah dalam jumlah besar.
Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia Sempurna di Fase Grup, Hector Souto Soroti Performa dan Evaluasi
Pemerintah juga tengah mengupayakan kemudahan akses masuk dan keluar jemaah melalui bandara di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diajukan adalah permintaan izin pembangunan terminal khusus bagi jemaah haji Indonesia.
“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita, supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar,” kata Prabowo.
Sementara itu, di sisi teknis penyelenggaraan, Kementerian Haji dan Umrah mengungkapkan adanya tekanan signifikan pada komponen biaya penerbangan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, rata-rata biaya penerbangan awalnya berada di kisaran Rp 33,5 juta per jemaah.
Baca Juga: Desain iPhone 18 Pro Max Terungkap, Dynamic Island Diperkecil
Namun, situasi global menyebabkan lonjakan biaya yang cukup tajam. Kenaikan harga avtur, meningkatnya premi asuransi war-risk, serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut.
“Biaya tersebut (penerbangan) meningkat dengan signifikan,” ujar Yusuf.
Selain faktor biaya langsung, kondisi geopolitik global juga berdampak pada jalur penerbangan. Maskapai kemungkinan harus melakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah konflik. Hal ini berimplikasi pada bertambahnya durasi perjalanan serta konsumsi bahan bakar.
Dua maskapai yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, telah menyiapkan skema alternatif. Dalam surat resmi, Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya penerbangan sebesar Rp 7,9 juta per jemaah, sementara Saudia Airlines mengajukan tambahan sebesar USD 480 atau sekitar Rp 8,1 juta.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mengintai Situbondo, BPBD Hanya Andalkan 1 Armada Tua Saat Kemarau!
Dalam simulasi tanpa perubahan rute, biaya penerbangan rata-rata diperkirakan naik menjadi Rp 46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika menggunakan rute alternatif, biaya dapat melonjak hingga Rp 50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga berlanjutan pembiayaan haji,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan maskapai guna merespons dinamika global. Upaya efisiensi menjadi kunci agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terkendali meskipun tekanan eksternal meningkat.
Editor : Bayu Shaputra