RADARSITUBONDO.ID – Pemerintah Kabupaten mulai melakukan mitigasi untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan potensi krisis air bersih, kekeringan lahan pertanian, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan suplai air bersih, serta koordinasi lintas instansi terkait. Pemkab juga menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi teknis lainnya untuk memastikan kesiapan di lapangan.
“Beberapa waktu lalu kami telah mengikuti rapat koordinasi penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan potensi kemarau panjang tahun 2026 di Provinsi Jawa Timur,” kata Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Ulfi.
Dia menambahkan, dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun ini diperlukan kolaborasi mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga para pemangku kepentingan lainnya, terutama di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan serta daerah yang terdampak kekurangan air bersih. “Tentunya antisipasi harus dilakukan sejak sekarang. Memang kondisi anggaran saat ini mengalami pengurangan, tetapi bagaimanapun persoalan ini harus tetap tertangani,” tambahnya.
Menurut Mbak Ulfi, pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengantisipasi dampak musim kemarau, baik terkait pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan maupun potensi lainnya seperti kebakaran. “Kami juga telah menyampaikan kondisi titik-titik wilayah yang setiap tahun mengalami kekurangan air bersih kepada BPBD Jatim,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dalam tindak lanjut bersama BPBD Provinsi Jawa Timur juga dibahas wilayah prioritas pembangunan sumur bor, serta upaya pemulihan (recovery) pascabanjir. “Kami telah mengusulkan wilayah Jatisari dan Leket sebagai prioritas. Intinya, semaksimal mungkin akan kami upayakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Situbondo, Timbul Surjanto, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan truk tangki milik PDAM dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk pendistribusian air bersih selama musim kemarau. Ini mengingat BPBD hanya memiliki satu armada truk tangki. “Kami berkoordinasi dengan PDAM dan PMI untuk meminta dukungan pendistribusian air bersih ke titik-titik terdampak yang setiap tahun mengalami kekurangan air bersih,” ujarnya.
Timbul menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan proposal pengajuan bantuan truk tangki yang akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. “Jumlah warga yang mengalami kekurangan air bersih mencapai sekitar 6.824 jiwa. Kami juga telah menyiapkan langkah mitigasi dan antisipasi untuk menghadapi musim kemarau panjang tahun ini serta potensi lainnya,” pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono