RADARSITUBONDO.ID - Puluhan calon relawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kecamatan Besuki, mengaku resah. Sebab posisi mereka terancam akan diganti oleh tenaga kerja dari luar kabupaten. Padahal, sudah mengikuti Bimbingan Teknis dan menjadi relawan tanpa upah, sejak bulan Februari 2026.
Musrifa, warga Jetis, Kecamatan Besuki, mengaku, relawan yang satu Angkatan dengannya sekitar 40 orang. Mereka sudah terlibat dalam persiapan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Besuki.
“Sejak bulan Puasa (Februari) melakukan berbagai pekerjaan seperti membersihkan peralatan dan menyiapkan kebutuhan dapur tanpa menerima gaji. Kami kerja banting tulang, karena berharap bisa punya pekerjaan,” ungkap Musfira, Minggu (19/4).
Puluhan calon relawan tersebut juga sudah mengikuti seleksi awal dan bimtek, namun belum mendapatkan kepastian panggilan kerja. Tiba-tiba dalam satu pekan terakhir ini pihak yayasan pengelola SPPG memberi pengumuman rekrutmen baru.
“Kami yang sudah membantu dari awal malah harus ikut tes rekrutmen lagi. Ini jelas mempermainkan kami. Harusnya kan bilang dari awal segala persyaratannya,” tegas Musfira.
Kata dia, situasi semakin memanas setelah beredar kabar bahwa ada belasan calon relawan dari Kabupeten Probolinggo yang akan masuk di SPPG Besuki. Alasan relawan dari luar bisa masuk karena sudah mengikuti bimtek di Krakasaan, Probolinggo.
“Kalau alasannya sudah ikut Bimtek di Kraksaan, harusnya mereka bekerja di SPPG Kraksaan. Kami ini asli Besuki, sudah ikut Bimtek dan kerja bakti dari awal. Kami tidak mau tinggal diam dan kami sudah ngadu ke DPRD Situbondo,” tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Faisol, mengaku telah menerima aduan masyarakat calon relawan SPPG yang merasa dipermainkan. Dalam jangka waktu dekat DPRD bakal melakukan koordinasi untuk meluruskan konflik yang terjadi.
“Saya masih berkoordinasi dengan pihak Satgas terkait masalah ini. Kalau pengaduan warga memang sudah kami terima,” ujar Faisol.
Korcam SPPI (Koordinator Kecamatan - Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) Reta, mengaku tidak memiliki wewenang untuk menjawab konflik yang terjadi di SPPG Besuki. Sebab rekrutmen relawan adalah kebijakan Yayasan.
“Rekrutmen relawan adalah kebijakan yayasan,” kata Reta, singkat.
Ketua Yayasan Indonesia Subur Makmur Probolinggo, Kiai Hafid, belum berhasil dikonfirmasi. Sebab pesan jurnalis Jawa Pos Radar Situbondo, hanya dibaca tidak dibalas. (hum/pri)
Editor : Edy Supriyono