RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hingga 24 April 2026, sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara.
Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya yang sempat menyentuh angka 3.000 unit.
Penurunan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan yang sedang berjalan. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara bukan semata sanksi, melainkan langkah korektif untuk meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
Baca Juga: Gol Enzo Fernandez Bawa Chelsea Singkirkan Leeds dan Tantang Manchester City di Final Piala FA
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Permasalahan yang ditemukan dalam operasional SPPG cukup beragam. Di antaranya adalah kasus keracunan makanan serta kondisi fasilitas yang belum memenuhi standar higienitas.
Temuan ini menjadi dasar utama pemerintah untuk melakukan penghentian sementara, sembari mendorong perbaikan menyeluruh.
Baca Juga: Balita Meninggal di Cianjur, BGN Tegaskan Bukan Akibat Program MBG
Meski demikian, tidak semua SPPG dapat dengan cepat diperbaiki. Beberapa di antaranya menghadapi kendala struktural yang membutuhkan penanganan lebih mendalam.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk melakukan relokasi atau langkah alternatif lain jika perbaikan dinilai tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.
Di tengah proses evaluasi tersebut, pemerintah memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan bahkan diperkuat. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pembentukan National Command Center yang akan menjadi pusat kendali pelaksanaan program secara nasional.
Command center ini direncanakan beroperasi di bawah koordinasi Kemenko Pangan dan ditargetkan mulai aktif pada pertengahan Mei 2026. Fungsinya tidak hanya sebagai pusat monitoring, tetapi juga sebagai sarana koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: Maxi Araujo Masuk Radar Arsenal, Persaingan Transfer Semakin Ketat
“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani.
Sepanjang 2026, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Fokus ini mencakup pembenahan tata kelola, peningkatan efektivitas distribusi manfaat, serta penguatan edukasi terkait pola makan sehat dan bergizi.
Editor : Bayu Shaputra