RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap persoalan pelintasan sebidang yang selama ini kerap menjadi pemicu kecelakaan di jalur kereta api.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masalah tersebut telah berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian yang menyeluruh.
Sorotan itu menguat setelah insiden kecelakaan kereta di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan rangkaian kereta jarak jauh dan KRL Commuter Line. Peristiwa tragis tersebut menelan korban jiwa, dengan mayoritas korban merupakan penumpang perempuan di gerbong khusus.
Baca Juga: AHY Tinjau Korban Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek di RSUD Bekasi
Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa (29/4/2026), Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pelintasan sebidang yang masih banyak tidak terjaga. Ia menilai persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
“Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu,” kata Prabowo.
Rangkaian peristiwa kecelakaan bermula ketika sebuah kendaraan taksi listrik tersangkut di jalur rel saat melintasi pelintasan sebidang pada malam hari. Kendaraan tersebut mengalami gangguan dan berhenti di tengah lintasan, yang kemudian tertabrak KRL Commuter Line yang baru beroperasi beberapa bulan.
Baca Juga: PSG Tumbangkan Bayern 5-4, Semifinal Liga Champions Pecah 9 Gol
Gangguan di jalur tersebut memicu penghentian sementara perjalanan kereta lain di Stasiun Bekasi Timur. Namun, dalam waktu singkat, kereta api jarak jauh Argo Merbabu Anggrek menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti, mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa.
Presiden memastikan pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ia juga menyoroti fakta bahwa masih banyak pelintasan kereta api yang tidak memiliki penjagaan memadai.
“Tapi secara garis besar kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya?” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi oleh jajaran Pemerintah Kota Bekasi serta Direktur PT KAI Bobby Rasyidin. Pemerintah daerah setempat mengusulkan pembangunan flyover sebagai solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan di pelintasan sebidang yang selama ini digunakan warga.
Menurut Prabowo, usulan tersebut dinilai relevan mengingat kepadatan wilayah Bekasi serta tingginya mobilitas masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut. Pemerintah pun merespons dengan komitmen percepatan pembangunan.
“Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden.”
Baca Juga: Trump Tak Puas Proposal Iran soal Selat Hormuz, Negosiasi Nuklir Buntu
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk meningkatkan keselamatan di pelintasan sebidang. Prabowo menyebutkan bahwa dana sekitar Rp 4 triliun telah dialokasikan untuk memperkuat pengamanan, termasuk pembangunan pos penjagaan dan fasilitas pendukung lainnya.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa di Pulau Jawa terdapat sekitar 1.800 pelintasan sebidang yang belum memiliki penjagaan. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan maupun penumpang kereta.
“Nanti pelaksanaannya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya,” kata Prabowo.
Baca Juga: Penembakan di Acara Gedung Putih, Tersangka Terancam Dakwaan Tambahan
Ia menegaskan bahwa pengeluaran anggaran tersebut merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan masyarakat.
“Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pendanaan program akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa program pengamanan pelintasan sebidang sebenarnya telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata respons terhadap kecelakaan di Bekasi.
Menurut Dony, perbaikan terhadap ribuan pelintasan menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah, termasuk kewajiban menyediakan pintu pengaman di setiap titik yang berisiko.
“Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya,” ujarnya.
Baca Juga: Carrick Bawa Manchester United Bangkit, Kursi Pelatih Permanen Makin Dekat
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menyebut bahwa pelintasan sebidang selama ini menjadi salah satu faktor utama gangguan operasional kereta api, baik untuk perjalanan jarak jauh maupun KRL Commuter Line.
Berdasarkan catatan yang ada, jumlah pelintasan sebidang di Indonesia mencapai antara 3.000 hingga 4.000 titik. Namun, hanya sebagian kecil yang memiliki penjagaan resmi.
“Mayoritas pelintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta,” kata Huda.
Ia menambahkan bahwa dari total tersebut, hanya sekitar 1.200 titik yang dijaga, sementara sekitar 2.600 lainnya tidak memiliki pengawasan. Sisanya bahkan termasuk kategori pelintasan liar yang muncul tanpa izin resmi.
Editor : Bayu Shaputra