RADARSITUBONDO.ID - Polemik latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) kembali mengemuka.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi independen menyusul meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Kembar Venezuela Naik Jadi 920 Orang, Ribuan Terluka
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mengatakan, investigasi diperlukan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas peristiwa tersebut.
"Kami mendesak pemerintah, khususnya Komnas HAM Republik Indonesia untuk membentuk Tim Investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya 5 orang peserta latsarmil serta melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab," kata dia dikutip dari JawaPos.com.
Menurut Isnur, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaksana di lapangan.
Struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang maupun memerintahkan pelaksanaan program juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas meninggalnya peserta yang berada di bawah kendali penyelenggara.
Baca Juga: Uruguay vs Spanyol 0-1, Alex Baena Jadi Penentu Kemenangan La Roja di Piala Dunia 2026
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak pemerintah menghentikan seluruh rangkaian latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
"Menghentikan seluruh rangkaian program latsarmil untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil," imbuhnya.
Selain itu, koalisi meminta pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara.
Pelaksanaan program pembangunan dinilai seharusnya dikembalikan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Isnur menilai meninggalnya lima peserta merupakan tragedi yang mencerminkan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru. Menurutnya, pendekatan militer tidak relevan diterapkan kepada warga sipil dalam program pengelolaan koperasi.
"Koalisi memandang, kematian 5 calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujarnya.
Baca Juga: Cape Verde Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Usai Tahan Arab Saudi 0-0
Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa latsarmil bagi calon manajer Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih bukan merupakan pendidikan militer ataupun proses pembentukan prajurit.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyatakan para peserta tetap berstatus sebagai masyarakat sipil yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi.
"Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," kata Ketut pada Sabtu (27/6).
Baca Juga: Peta Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Mulai Terbentuk, Ini Daftar Tim yang Sudah Lolos
Ia menjelaskan, selama sekitar satu bulan peserta memperoleh materi bela negara dan manajerial.
Program tersebut, menurutnya, diarahkan untuk membangun karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
"Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan," imbuhnya.
Ketut menambahkan, penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian dari ketahanan nasional.
Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan dinilai penting untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus pertahanan negara.
"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Penekanannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada pembentukan mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah," jelas dia.
Editor : Bayu Shaputra