RADARSITUBONDO.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan sensasi demi meraih popularitas di media sosial.
Menurutnya, program strategis pemerintah tersebut perlu dikawal bersama dengan menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sudaryono menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta dan data yang valid, bukan melalui informasi yang menyesatkan ataupun hoaks.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 23 Juli, Leo Panen Keberuntungan, Scorpio Harus Waspada!
Ia mengakui bahwa MBG merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian luas masyarakat.
Tingginya perhatian publik membuat berbagai informasi mengenai program tersebut dengan mudah menyebar, baik melalui media massa maupun media sosial.
"Saya minta, saya mohon, saya tahulah bahwa MBG, BGN ini tema yang besar, kemudian ramai di mana-mana, di media maupun di sosmed," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (22/7), dikutip dari JawaPos.com.
Menurut Sudaryono, besarnya perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis juga memunculkan kecenderungan sebagian pihak memanfaatkan isu tersebut untuk menciptakan konten yang menarik perhatian publik hingga menjadi viral.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa viralnya sebuah informasi bukan menjadi persoalan utama. Yang lebih penting adalah memastikan informasi yang beredar merupakan fakta sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Se-viral apa pun enggak ada masalah, tapi saya ingin ya itu kemudian diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenarannya," tegasnya.
Baca Juga: Konflik Iran dan AS Kian Memanas, Iran Sebut Siap Hadapi Invasi Darat Amerika Serikat
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga mengingatkan dampak negatif apabila informasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis disampaikan secara keliru.
Menurutnya, penyebaran hoaks, fitnah, maupun penafsiran yang disengaja dapat menghambat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Ia menilai penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Bahkan, ia mengingatkan adanya kemungkinan tindakan yang mengarah pada upaya sabotase apabila informasi yang beredar terus dipelintir tanpa dasar yang jelas.
"Jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah, ya kan, kemudian ada misinterpretasi. Jadi sengaja misinterpretasi atau mungkin barangkali mohon maaf, kasarnya jeleknya sabotase dan lain-lain, please-lah," katanya.
Baca Juga: Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Hadiah Rp895 Miliar Terancam Dipotong Pajak Amerika Serikat
Sudaryono memastikan Badan Gizi Nasional tidak menutup diri terhadap berbagai masukan maupun kritik dari masyarakat.
Sebaliknya, ia menilai pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan.
Meski demikian, ia berharap kritik yang disampaikan dilakukan secara objektif, disertai data yang akurat, dan tidak dibangun atas asumsi maupun informasi yang belum terverifikasi.
"Ya ini kita kerja bareng, kerja semua, dan saya minta semua, saya mohon kepada awak media dan semuanya untuk kemudian secara arif dan benar," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa BGN tidak memiliki kepentingan untuk menutupi berbagai kekurangan maupun persoalan yang mungkin muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
Apabila terdapat pelanggaran atau kendala di lapangan, menurutnya, hal tersebut dapat disampaikan kepada publik selama didukung fakta yang benar.
Baca Juga: Pemkab Situbondo Pastikan Tak Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu pada 2026
Karena itu, Sudaryono mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, pengguna media sosial, serta masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga kualitas informasi yang beredar mengenai Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan demikian, pengawasan terhadap program dapat berjalan secara konstruktif tanpa menimbulkan keresahan akibat informasi yang tidak akurat.
"Tapi please-lah jangan kemudian beritanya adalah berita yang tidak benar," pungkasnya.
Editor : Bayu ShaputraSumber : Jawa Pos