RADARSITUBONDO.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah dan para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera memangkas struktur anak dan cucu perusahaan serta unit-unit usaha di bawahnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong produktivitas perusahaan pelat merah.
Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) malam. Sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Veda Ega Pratama Raih Posisi Kesembilan Moto3 Inggris 2026 di Silverstone
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pengurangan layer atau tingkatan struktur perusahaan di lingkungan BUMN. Pertamina dan PLN menjadi dua perusahaan yang secara khusus disebut dalam arahan tersebut.
Pemangkasan struktur perusahaan itu tidak hanya ditujukan untuk membuat organisasi menjadi lebih sederhana.
Menurut Teddy, langkah tersebut juga diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi atau persoalan yang membutuhkan respons cepat.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Seskab Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet.
Selain membahas penataan struktur BUMN, pertemuan di Hambalang juga membahas perkembangan program energi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Simon Aloysius Mantiri melaporkan perkembangan pelaksanaan program mandatory Biodiesel 50 persen atau B50.
Program tersebut telah diluncurkan pada Juli 2026. Simon menyampaikan perkembangan pelaksanaan program tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo.
Baca Juga: Lengkap! Kalender Jawa Agustus 2026 Beserta Weton dan Kapan Maulid Nabi
Direktur Utama Pertamina itu juga melaporkan kesiapan infrastruktur perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program mandatory bio-ethanol yang tengah disiapkan pemerintah.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara. Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Kabinet, peserta rapat antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Arahan mengenai perampingan struktur BUMN sebelumnya juga telah disampaikan kepada Danantara.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada pekan sebelumnya melaporkan tindak lanjut instruksi Presiden terkait pengurangan layer di perusahaan-perusahaan milik negara.
Pengurangan tersebut mencakup struktur anak dan cucu perusahaan yang dinilai perlu ditata kembali, khususnya pada BUMN dengan skala usaha besar.
Baca Juga: PSG Rekrut Lucas Digne, Bek Timnas Prancis yang Pernah Berseragam Les Parisiens
Rosan menyebut Pertamina dan PLN termasuk perusahaan yang menjadi perhatian dalam agenda tersebut.
Penataan layer diharapkan dapat membuat proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat sekaligus meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi perusahaan.
"Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Instruksi tersebut menempatkan penyederhanaan struktur organisasi sebagai salah satu langkah yang didorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.
Pemangkasan anak dan cucu perusahaan serta berbagai layer di bawah perusahaan induk diharapkan dapat mengurangi panjangnya rantai birokrasi dalam pengambilan keputusan.
Pertamina, PLN, dan BUMN besar lainnya menjadi bagian dari agenda tersebut. Pemerintah menargetkan struktur yang lebih sederhana dapat membuat perusahaan negara bergerak lebih cepat, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Editor : Bayu ShaputraSumber : Jawa Pos