RADARSITUBONDO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi data kependudukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dilakukan agar pendataan penerima manfaat semakin akurat dan program pemerintah itu dapat diberikan kepada sasaran yang tepat.
Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena jumlah penerima manfaat terus menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program.
Melalui integrasi dengan data kependudukan, penerima manfaat tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah, tetapi juga dapat diidentifikasi secara individual.
Baca Juga: Ajax Lolos Play-off Liga Conference 2026/27, Maarten Paes Jadi Starter Lawan Shelbourne
Kerja sama tersebut sekaligus ditujukan untuk mengurangi potensi pencatatan penerima manfaat secara ganda.
Dengan data yang lebih terintegrasi, BGN dan pemerintah daerah dapat memiliki gambaran yang lebih sesuai antara data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat dimanfaatkan BGN untuk melakukan pendataan penerima MBG secara individual. Pendataan itu mencakup kelompok penerima seperti anak-anak dan ibu hamil.
Menurut Tito, pendekatan tersebut membuat pendataan penerima manfaat tidak berhenti pada informasi kuantitatif berupa jumlah orang yang menerima program. Identitas setiap penerima juga dapat diketahui dengan lebih akurat.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, dikutip dari JawaPos.
Tito menegaskan, integrasi data tersebut diarahkan untuk mewujudkan prinsip satu orang hanya tercatat sebagai satu penerima manfaat. Prinsip tersebut penting untuk memastikan data penerima MBG tidak mengalami pengulangan atau pencatatan ganda.
“satu orang, satu penerima manfaat” menjadi prinsip yang ingin diwujudkan melalui penguatan integrasi data kependudukan tersebut.
Dengan identitas penerima yang lebih jelas, proses pendataan diharapkan dapat menjadi lebih tertib sekaligus memudahkan pengawasan pelaksanaan program.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 14 Agustus 2026, Ada yang Harus Waspada Soal Cinta!
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemutakhiran data bersama Kemendagri merupakan bagian dari upaya memastikan data penerima manfaat MBG sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.
Dalam proses pemutakhiran, BGN menemukan adanya data penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Selain itu, terdapat pula data yang secara administratif sudah masuk dalam pencatatan, tetapi penerima yang bersangkutan belum memperoleh layanan MBG.
“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” katanya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah penerima. BGN juga perlu memastikan bahwa data administratif yang digunakan dalam pelaksanaan MBG benar-benar menggambarkan kondisi penerima di lapangan.
Sudaryono menjelaskan, masih terdapat nama yang tercatat dalam data penerima, tetapi belum mendapatkan layanan. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi melalui pemutakhiran data secara berkala.
Baca Juga: HUT RI dan Harjakasi, Kemenag Situbondo Road Show Santunan 250 Yatim dan Dhuafa
Menurut dia, integrasi data dengan Dukcapil dapat membantu BGN menemukan ketidaksesuaian tersebut sehingga data penerima manfaat dapat diselaraskan dengan realitas pelayanan.
“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.
Pemutakhiran data juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan BGN dalam memastikan perencanaan layanan MBG tidak hanya berpatokan pada angka administratif.
Data yang lebih terperinci memungkinkan pemerintah mengetahui siapa saja yang menjadi penerima manfaat sekaligus memastikan mereka benar-benar memperoleh layanan.
Penguatan integrasi data tersebut tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan pendataan saat ini. Ke depan, data penerima MBG berpotensi dikembangkan dengan menghubungkannya dengan data dari sektor kesehatan.
Integrasi lintas sektor itu dapat digunakan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Salah satu yang dapat dipantau adalah perkembangan kondisi fisik anak, termasuk tinggi dan berat badan.
Baca Juga: Jelang HUT RI ke-81, SMADA PRIMA Sowan Pahlawan, Hadirkan Pejuang Berusia 108 Tahun
Dengan demikian, data MBG tidak hanya berfungsi untuk memastikan penerima memperoleh makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pemantauan perkembangan penerima manfaat dari waktu ke waktu.
Kolaborasi antara BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan data di wilayah masing-masing tetap diperbarui dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sudaryono menegaskan BGN terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memperkuat pelaksanaan program tersebut, terutama pemerintah daerah yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar.
Editor : Bayu ShaputraSumber : jawapos