RADARSITUBONDO.ID - Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muntuk, Dlingo, Bantul, harus kehilangan pekerjaannya setelah menyindir korban terdampak keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara.
Pemecatan dilakukan setelah pegawai tersebut dinilai tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak. Sikap tersebut dinilai tidak sejalan dengan standar perilaku dan etika yang harus dijaga seluruh personel dalam pelaksanaan program MBG.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY Wirandita Gagat Widyatmoko mengatakan, pemberhentian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga perilaku, etika, dan profesionalitas jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG di wilayah DIY.
Baca Juga: Kode Redeem FF 21 September 2026, Klaim 16 Hadiah Gratis dari Event Free Fire x Naruto
Sebelum keputusan pemberhentian diambil, pihaknya telah melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran, bekerja dalam program MBG tidak hanya dituntut punya kemampuan teknis, tetapi juga etika, empati, sensitivitas, dan tanggung jawab berkomunikasi,” katanya, dikutip Radar Jogja, Senin (21/9).
Wirandita menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan harus mendapat perhatian serius. Terlebih jika menyangkut masyarakat atau penerima manfaat MBG yang diduga mengalami keracunan.
Dalam kondisi tersebut, seluruh personel SPPG yang terlibat diminta mengedepankan rasa kemanusiaan. Empati dan sikap saling menghormati harus menjadi bagian dari respons ketika muncul persoalan di lapangan.
"Bukan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan candaan ataupun olok-olok," tegasnya.
Baca Juga: Kepergok Masuk Kamar Siswi SMP, Pria 26 Tahun di Situbondo Ditahan Polisi
Menurut dia, persoalan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pegawai SPPG untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial maupun menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Sebab, setiap pernyataan yang keluar dari personel SPPG dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan program MBG secara keseluruhan.
“Kita harus memahami sensitivitas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," pesannya.
Karena itu, Wirandita mengingatkan agar persoalan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama tidak justru dikomentari dengan cara yang keliru.
Menurutnya, empati dan saling menghormati perlu dibangun sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan SPPG.
Setelah kejadian tersebut, seluruh jajaran BGN Regional DIY juga diarahkan agar tidak terjebak dalam polemik. Persoalan tersebut justru diminta dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan MBG.
"Saat ini perhatian masyarakat terhadap program MBG semakin besar," jelasnya.
Baca Juga: Pohon Mangga Tumbang di Pantura Situbondo, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat
Besarnya perhatian publik itu, lanjut dia, harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang lebih baik. Seluruh SPPG di DIY diminta menjaga kedisiplinan, keamanan pangan, kualitas makanan, pelayanan, hingga komunikasi dengan masyarakat.
Arahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan cara personel berkomunikasi. Pelaksanaan teknis program juga menjadi perhatian.
Seluruh pegawai diminta meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keamanan pangan, menjalankan standar operasional prosedur (SOP), memperkuat pengawasan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat.
Di tingkat nasional, BGN juga terus memperkuat tata kelola SPPG. Kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu perhatian utama dalam menjaga keamanan pangan selama program MBG berjalan.
BGN juga telah mengambil langkah terhadap SPPG maupun personel ketika ditemukan persoalan yang membutuhkan penindakan.
"Termasuk suspend operasional dan pencopotan kepala SPPG dalam kasus tertentu," bebernya.
Baca Juga: Menjaga Tradisi Sulam Kasab Aceh di Tengah Modernisasi Bersama Holding Ultra Mikro BRI Group
Menurut Wirandita, kejadian di Bantul tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai persoalan yang menimpa satu individu. Peristiwa itu perlu menjadi pembelajaran bagi seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Mulai dari Korwil, Korcam, kepala SPPG, pengawas gizi, bagian keuangan, hingga seluruh personel diminta menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
Etika dalam berkomunikasi juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Terlebih, program MBG bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga setiap tindakan maupun pernyataan personel dapat menjadi perhatian publik.
Jangan sampai persoalan komunikasi dari satu personel justru berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada kerja banyak pihak yang menjalankan program tersebut.
"Kita hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk merendahkan pihak lain.” tambahnya.
Editor : Bayu ShaputraSumber : Radar Jogja