RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah menyiapkan penataan tenaga pendidik mulai 2027. Salah satu langkah yang direncanakan ialah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan guru nasional yang mencapai 464.856 orang.
Rekrutmen tersebut tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah merencanakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap selama tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan guru tersebut telah dibahas bersama kementerian terkait.
Pemerintah juga melakukan pemadanan data untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Apakah Lulusan SMK Bisa Ikut CPNS 2027? Begini Penjelasannya
Dalam rencana tersebut, pemenuhan kebutuhan guru dibagi menjadi tiga tahap. Sebanyak 30 persen ditargetkan pada 2027, kemudian 30 persen pada 2028, dan sisanya 40 persen pada 2029.
Dengan pembagian itu, kebutuhan awal CPNS guru pada 2027 diperkirakan sekitar 139 ribu orang. Namun, angka tersebut masih mengikuti perkembangan kebutuhan tenaga pendidik dan penetapan formasi oleh pemerintah.
Seleksi ini direncanakan terbuka bagi pelamar yang memenuhi persyaratan, termasuk guru honorer, guru yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta lulusan baru atau fresh graduate.
Karena itu, guru honorer yang ingin mengikuti seleksi perlu memperhatikan ketentuan resmi mengenai persyaratan administrasi, kualifikasi pendidikan, formasi yang tersedia, serta mekanisme seleksi.
Rencana pemenuhan kebutuhan guru tidak serta-merta berarti seluruh pelamar akan diangkat menjadi aparatur sipil negara.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penataan status bagi guru PPPK paruh waktu. Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku pada 2027 tersebut bertujuan memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
Guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Adapun guru non-ASN tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku apabila ingin menjadi PNS atau PPPK melalui jalur seleksi.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan guru di berbagai daerah. Selain menambah tenaga pendidik melalui rekrutmen, pemerintah juga berupaya memperjelas status guru yang saat ini telah mengabdi di sekolah.
Baca Juga: Suami Pembunuh Bidan di Situbondo Jalani Sidang Perdana, Jaksa Ajukan Tiga Dakwaan Alternatif
Meski demikian, informasi mengenai afirmasi otomatis bagi guru honorer dengan masa kerja lebih dari lima tahun, penguncian formasi di sekolah asal, serta pengangkatan tanpa tes perlu merujuk pada regulasi resmi.
Ketentuan tersebut tidak dapat dianggap berlaku secara nasional tanpa adanya penjelasan dan dasar kebijakan yang jelas.
Guru honorer juga perlu memastikan data kepegawaian dan riwayat mengajar tercatat dengan benar. Data pada sistem pendidikan, termasuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses administrasi kepegawaian.
Persiapan dokumen seperti kartu identitas, ijazah, dan dokumen pendukung lainnya juga penting untuk mengantisipasi pembukaan seleksi. Namun, persyaratan final tetap mengikuti pengumuman resmi ketika proses rekrutmen dimulai.
Pemerintah merencanakan penataan guru secara bertahap agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi sekaligus memberikan kejelasan status bagi guru yang sudah mengabdi.
Untuk mengetahui jadwal pendaftaran, rincian formasi, dan ketentuan afirmasi, calon pelamar perlu menunggu pengumuman resmi dari instansi berwenang.
Editor : Bayu ShaputraSumber : berbagai sumber