RADARSITUBONDO.ID - Sejumlah akun resmi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Thisia Halijam, istri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Unggahan tersebut mendapat sorotan karena muncul ketika Kalteng masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sorotan itu kemudian mendapat tanggapan langsung dari Agustiar. Ia menilai ucapan selamat ulang tahun merupakan hal yang wajar dan meminta persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, tidak ada pesta atau perayaan besar yang digelar untuk memperingati ulang tahun istrinya.
"Ya itu wajar, jangan juga membesar-besarkan, kecuali dia berpesta pora, itu kan tidak, cuman ucapan gitu, saya rasa tidak (masalah)," kata Agustiar, seperti dilansir Kompas.com, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut menambah perspektif dalam polemik yang sebelumnya berkembang di ruang publik. Persoalannya kini bukan hanya mengenai ucapan ulang tahun, tetapi juga bagaimana kanal resmi pemerintah digunakan ketika daerah sedang menghadapi situasi yang membutuhkan perhatian publik.
Karhutla masih menjadi persoalan di Kalteng
Konteks waktu menjadi bagian penting dalam melihat polemik tersebut. Berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, Kalimantan Tengah memiliki 767 titik panas. Jumlah itu menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan pada periode pemantauan tersebut. BNPB juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla selama musim kemarau.
Data tersebut tidak berarti seluruh titik panas merupakan kebakaran hutan dan lahan. Namun, jumlah hotspot tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla masih menjadi bagian dari konteks kebencanaan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah pada periode tersebut.
Di sisi kesehatan, angka sekitar 66.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalteng juga beredar dalam pemberitaan. Namun, angka tersebut sebaiknya tidak disebut sebagai data BNPB. Salah satu sumber yang memuat angka tersebut menyebutnya sebagai data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Agustiar meminta persoalan tidak dibesar-besarkan
Agustiar memilih merespons polemik tersebut dengan meminta agar ucapan ulang tahun kepada istrinya tidak dibesar-besarkan.
Menurut dia, memberikan ucapan selamat ulang tahun bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia juga menegaskan tidak ada pesta atau perayaan besar yang dilakukan.
Pandangan tersebut penting ditempatkan dalam pemberitaan agar persoalan tidak hanya dilihat dari satu sisi. Bagi Agustiar, yang terjadi hanyalah penyampaian ucapan dan bukan kegiatan perayaan yang menggunakan sumber daya secara berlebihan.
Ia juga mempertanyakan apakah memberikan ucapan ulang tahun merupakan sesuatu yang dilarang.
"Contohnya ini orang mengucapkan ulang tahun, apakah dilarang?" ucap Agustiar.
Meski demikian, Agustiar mengaku memahami apabila ucapan tersebut dinilai kurang tepat karena disampaikan ketika Kalteng sedang menghadapi karhutla dan kabut asap.
Ia kemudian memilih mengambil hikmah dari persoalan tersebut.
"Tapi, anggap saja itu salah, sudahlah, kita tutup buku itu, kami ambil hikmahnya, semua itu ada hikmahnya," pungkasnya.
Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak
Jika dilihat secara sederhana, memberikan ucapan ulang tahun memang bukan sebuah tindakan yang secara otomatis bermasalah. Apalagi, sebagaimana disampaikan Agustiar, tidak ada pesta besar yang digelar untuk momentum tersebut.
Namun, ketika ucapan itu disampaikan melalui akun resmi OPD, muncul pertanyaan lain yang berbeda dari soal boleh atau tidaknya seseorang mengucapkan selamat ulang tahun.
Pertanyaan tersebut adalah mengenai prioritas komunikasi publik.
Akun media sosial pemerintah memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Informasi mengenai kebijakan, pelayanan, program pemerintah, edukasi, hingga perkembangan situasi kebencanaan merupakan contoh komunikasi yang memiliki nilai publik.
Dalam kondisi ketika karhutla masih menjadi persoalan, informasi mengenai perkembangan titik panas, penanganan kebakaran, kondisi udara, imbauan kesehatan, dan keselamatan masyarakat memiliki tingkat urgensi tersendiri.
Karena itu, kritik terhadap unggahan ulang tahun tidak harus dimaknai sebagai larangan bagi pemerintah atau pejabat untuk menyampaikan ucapan personal. Kritik tersebut dapat dibaca sebagai pertanyaan mengenai apakah sebuah pesan memiliki relevansi yang cukup ketika disampaikan melalui kanal resmi institusi pemerintah.
Sense of crisis dalam komunikasi pemerintah
Pemerintah membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan komunikasi dengan situasi yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam kondisi normal, sebuah unggahan seremonial mungkin tidak menimbulkan persoalan berarti.
Namun, ketika daerah sedang menghadapi bencana, pilihan pesan yang disampaikan melalui kanal resmi dapat memperoleh perhatian berbeda.
Konsep sense of crisis dalam konteks ini bukan berarti pemerintah dilarang menyampaikan informasi selain soal bencana. Yang lebih penting adalah kemampuan menentukan prioritas komunikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai karhutla, kanal resmi pemerintah dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang membantu mereka memahami situasi dan menentukan langkah yang diperlukan.
Pada titik inilah kritik terhadap unggahan ucapan ulang tahun memiliki ruang untuk dibahas.
Bukan karena ucapan ulang tahun itu sendiri merupakan pelanggaran, melainkan karena komunikasi institusi publik memiliki konsekuensi yang berbeda dengan komunikasi personal.
Pemerintah perlu membedakan komunikasi personal dan institusional
Media sosial pribadi pejabat dan media sosial resmi pemerintah memiliki fungsi yang berbeda.
Pejabat tentu memiliki kehidupan personal dan berhak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Namun, ketika ucapan tersebut dipublikasikan melalui akun resmi institusi pemerintah, publik memiliki alasan untuk menilai apakah konten itu relevan dengan fungsi kanal tersebut.
Perbedaan ini penting agar kritik tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar.
Tidak ada dasar dalam informasi yang tersedia untuk menyimpulkan bahwa unggahan ucapan ulang tahun tersebut menyebabkan penanganan karhutla terganggu. Demikian pula, tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat hanya berdasarkan unggahan tersebut.
Yang dapat diperdebatkan adalah pilihan komunikasi dan prioritas konten.
Di sisi lain, klarifikasi Agustiar juga perlu ditempatkan secara proporsional. Ia telah menyampaikan bahwa tidak ada pesta besar dan menganggap ucapan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia juga menyatakan bersedia mengambil hikmah dari polemik tersebut.
Mengambil hikmah dari polemik
Polemik ini sebenarnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola media sosial pemerintah.
Evaluasi tersebut tidak harus berujung pada larangan seluruh konten seremonial. Yang lebih penting adalah adanya pertimbangan mengenai konteks sebelum sebuah konten dipublikasikan melalui akun institusi.
Apakah konten tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat? Apakah waktunya tepat? Apakah informasi yang lebih mendesak seharusnya ditempatkan sebagai prioritas? Dan apakah masyarakat dapat memahami alasan pemerintah memilih menyampaikan pesan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu lebih produktif dibandingkan sekadar memperdebatkan boleh atau tidaknya mengucapkan selamat ulang tahun.
Pada akhirnya, polemik ucapan ulang tahun Aisyah Thisia Halijam tidak harus dilihat sebagai pertarungan antara pihak yang menganggap ucapan tersebut wajar dan pihak yang menganggapnya tidak pantas.
Ada persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana pemerintah mengelola komunikasi institusional ketika masyarakat sedang menghadapi situasi krisis.
Agustiar memilih menutup persoalan tersebut dengan mengambil hikmah. Bagi pemerintah daerah, hikmah yang lebih luas mungkin adalah pentingnya memastikan setiap pesan dari kanal resmi benar-benar mempertimbangkan konteks dan kepentingan publik.
Sebab, dalam komunikasi pemerintahan, bukan hanya apa yang disampaikan yang penting, tetapi juga kapan, melalui kanal apa, dan dalam situasi seperti apa pesan itu disampaikan.
Editor : Agung Sedana