RADARSITUBONDO.ID - Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan siswa dalam kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menemukan empat sampel positif mengandung bakteri.
Pemeriksaan dilakukan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara terhadap 11 sampel yang dikumpulkan setelah ratusan siswa mengalami dugaan keracunan pada 13 Agustus 2026.
Baca Juga: 3 Minggu Berpindah Rumah Sakit, Siswi Karo Diduga Alami Gangguan Ingatan Usai Konsumsi MBG
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rizal Lubis membenarkan hasil pemeriksaan telah selesai dan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada Selasa (8/9/2026).
"Benar, hasil laboratoriumnya sudah keluar. Kami sudah kirim hasilnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo," kata Hamid.
Tiga Jenis Bakteri Ditemukan Pada Sampel
Dari 11 sampel yang diperiksa, bakteri ditemukan pada tiga sampel makanan dan satu sampel muntahan siswa. Rinciannya sebagai berikut:
- Sampel nasi dari sekolah positif mengandung Bacillus cereus.
- Sampel dencis saus dari sekolah ditemukan Staphylococcus aureus.
- Sampel melon dari sekolah positif mengandung Escherichia coli (E. coli).
- Sampel muntahan seorang siswi juga ditemukan Staphylococcus aureus.
Laboratorium menguji setiap sampel terhadap empat parameter bakteri, yakni Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.
Baca Juga: Program MBG Disetop Sementara di Wilayah Terdampak, BGN Ikuti Kebijakan PJJ Akibat Erupsi Gunung Ana
Temuan tersebut menunjukkan adanya kontaminasi bakteri pada sejumlah sampel yang diperiksa. Namun, hasil positif pada sampel tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan rangkaian penyebab keracunan maupun memastikan bahwa setiap keluhan kesehatan korban disebabkan oleh bakteri tertentu.
Sebelas sampel diperiksa
Sampel diterima UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara pada 14 Agustus 2026, sehari setelah kejadian.
Sebelas sampel tersebut terdiri atas makanan yang diambil dari sekolah maupun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta satu sampel muntahan siswa.
Sampel makanan yang diperiksa meliputi nasi, dencis saus, tahu goreng saus, sayur, dan melon. Masing-masing diambil dari dua lokasi, yakni sekolah dan dapur.
Hasil pemeriksaan ditandatangani Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara pada 16 Agustus 2026 dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Hamid tidak memberikan interpretasi lebih jauh mengenai hasil laboratorium tersebut. Menurut dia, penjelasan mengenai hasil pemeriksaan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo selaku pihak yang meminta pengujian.
"Itu permintaan pemeriksaan laboratorium dari Dinkes Karo. Kami sudah mendapat hasilnya dan menyampaikan secara resmi ke Dinkes Karo. Kalau detail penyampaian hasilnya, etisnya yang menyampaikan Dinkes Karo," ujarnya.
Polisi masih menyelidiki sumber masalah
Kasus keracunan tersebut juga masih dalam penanganan kepolisian. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan mengatakan penyelidikan dilakukan Polres Tanah Karo.
"Masih diproses, didalami. Masih dalam penyelidikan," kata Ferry, Selasa.
Polisi masih menelusuri rangkaian kejadian, termasuk proses pengolahan makanan di SPPG yang memasok menu MBG kepada siswa.
Makanan tersebut berasal dari SPPG Karo Berastagi Sempajaya yang berada di kawasan Markas Kodim 0205/Tanah Karo. Dapur itu dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya Kodim 0205/Tanah Karo.
Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy sebelumnya menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Penyimpanan ikan juga menjadi temuan awal
Sebelum hasil laboratorium keluar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap adanya persoalan dalam penyimpanan ikan yang digunakan sebagai salah satu bahan menu MBG.
Berdasarkan investigasi awal yang disampaikan Sudaryono, ikan basah disebut tidak dimasukkan ke dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam.
"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian. Kami sudah menutup dapur dan mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Sudaryono.
Operasional dapur kemudian dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi. Namun, temuan mengenai penyimpanan ikan tersebut belum dapat langsung dikaitkan sebagai penyebab munculnya seluruh bakteri yang ditemukan dalam pemeriksaan laboratorium. Hubungan antara kondisi penyimpanan, kontaminasi makanan, dan gangguan kesehatan siswa masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut.
Sejumlah korban masih menjalani perawatan
Dugaan keracunan tersebut berdampak terhadap ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Berastagi dan Kabanjahe.
Salah satu korban, Febiola Purba (16), siswi SMK Bersama Berastagi, masih menjalani pemeriksaan dan rawat jalan di RSUP H Adam Malik Medan.
Menurut keterangan keluarga, Febiola mengalami sejumlah gangguan kesehatan setelah kejadian, antara lain kejang, tubuh lemas, kesulitan berbicara, dan gangguan daya ingat.
Ibunya, Elvinus Lusiana br Sitanggang, mengatakan perubahan tersebut juga membuat Febiola kesulitan mengenali sejumlah kerabat dan teman sekolah.
"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (gak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun gak kenal," ujar Elvinus, Selasa.
Febiola disebut beberapa kali mengalami kejang sehingga harus menjalani pemeriksaan medis berulang.
Meski demikian, belum ada kesimpulan medis dalam bahan yang tersedia yang memastikan gangguan kesehatan lanjutan tersebut secara langsung disebabkan oleh bakteri yang ditemukan dalam sampel makanan.
DPR minta seluruh rantai penyediaan makanan diaudit
Kasus tersebut mendapat perhatian Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meminta pemerintah tidak hanya mengevaluasi proses memasak, tetapi memeriksa seluruh rantai penyediaan makanan MBG.
Menurut Nurhadi, audit perlu mencakup pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
"Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa," ujarnya.
Ia juga meminta korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh, termasuk pemantauan terhadap kemungkinan dampak kesehatan dalam jangka panjang.
"Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang. Pemerintah juga harus membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat," tegasnya.
Nurhadi mengatakan evaluasi tidak semestinya berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Jika penyelidikan menemukan unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia tetap mendukung program MBG, tetapi menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi bagian utama pelaksanaannya.
"Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya. Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak," katanya.
Komisi IX DPR menyatakan akan mendorong agar kasus di Karo menjadi bahan evaluasi untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.
Editor : Agung Sedana