RadarSitubondo.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) pengawasan pilkada 27 November 2024.
Tujuannya, agar pesta demokrasi di Kota Santri dapat berjalan secara jujur dan adil.
Ketua Fraksi PPP, Arifin mengatakan, pansus akan menjadi sarana anggota dewan untuk mengawasi proses pemilihan kepada daerah.
“Ya, kami (fraksi PPP) memang mengusulkan Pansus pengawasan pilkada. Saat ini masih proses mengajukan di DPRD, menunggu tindak lanjut,” ujarnya, Jumat (11/10).
Dia berharap, usulan pembentukan pansus pengawasan pilkada bisa segera terlaksana. Pasalnya, pelaksanaan pilkada sudah sangat dekat.
Sehingga, proses pegawasan DPRD bisa berjalan optimal sebelum KPU menyelanggarakan tahapan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).
Arifin menyatakan, pembentukan pansus sangat penting. Mengingat DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
Pengawasan ini meliputi proses berjalannya pesta demokrasi damai dan lancar, serta penggunaan dana APBD untuk pilkada tepat sasaran.
“Jadi begini, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada itu menggunakan APBD. Sehingga, pansus DPRD ini juga juga bisa melakukan salah satu fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan dari segi penggunaan anggaran. Maka DPRD itu punya kewajiban mengawasinya agar penggunaan anggaran sesuai peruntukannya,” kata pria asal kecamatan Mangaran tersebut.
Yang tidak kalah penting, lanjut Arifin, pada momentum pilkada adalah pengawasan terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang diharapkan bisa profesional.
Mereka memiliki peran penting terhadap proses pesta demokrasi ini. Harapannya pilkada dapat melahirkan pemimpin yang terbaik dan mampu menjalankan amanah masyarakat.
“Nanti kami akan duduk bareng, bersama pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya. Sehingga apa yang diharapkan Pansus DPRD benar-benar bisa terwujud dengan baik,”tandasnya.
Sementara itu, ketua fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS), Janur Sasra Ananda memastikan akan menolak jika DPRD akan membentuk pansus pilkada. Sebab, pembentukan pengawas pilkada tidak realistis.
“Besar kemungkinan saya menolak pansus tersebut. Karena pilkada ini proses politik, apa iya mau diawasi oleh lembaga politik juga,” ucapnya.
Janur menyampaikan, DPRD tidak usah ikut campur dalam pengawasan. Sebab, di daerah sudah ada Bawaslu. Seharusnya mengoptimalkan kerja pengawas untuk kesuksesan pilkada.
“Sebaiknya mengoptimalkan peranan komisi dulu untuk memastikan bawaslu bisa bekerja maksimal dalam mengawasi pilkada,” pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin