RadarSitubondo.id - Agenda rapat pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD Situbondo hari ini menjadi perhatian serius Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (FDNS). Selain tidak masuk akal juga membuat citra politik Situbondo tidak baik.
Ketua Fraksi DNS, Janur Sasra Ananda secara tegas menolak pembentukan Pansus tersebut. Sebab, lembaga politik tidak etis mengawasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang juga masuk dalam proses politik.
"Masa Pilkada ini diawasi oleh lembaga politik yang jadi peserta kontestan juga. Itu tidak pas kalau menurut kami," ujarnya, Minggu (13/10).
Dikatakan, dari pada DPRD repot membentuk pansus, lebih baik fokus pada penanganan solusi dampak dari tidak adanya P-APBD yang nyata bersentuhan langsung pada kebutuhan rakyat
Pria yang akrab disapa Janur itu menyampaikan, seharusnya DPRD memaksimalkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pilkada. Sebab, itu sudah cukup mampu menyelesaikan setiap kasus yang terjadi.
"Selama ini Bawaslu kan sudah menjalankan tugasnya. Lantas apa yang membuat kita untuk membentuk pansus pengawas pilkada?," ungkapnya.
Janur menegaskan, dirinya tidak akan merespon pembentukan pansus pengawas pilkada. Bahkan, fraksi DNS tidak akan mengirim anggota untuk kepentingan tersebut.
"Karena kami menolak, jadi kami besar kemungkinan tidak mengirim anggota ke sana (Pansus Pengawasan pilkada)," pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin