RadarSitubondo.id - Salah seorang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengeluh lantaran tidak lolos menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK).
Padahal, dia memiliki nilai tertinggi saat mengikuti tes seleksi. Anehnya, peserta lain yang nilainya lebih rendah, justru lolos.
Narasumber yang tidak ingin identitasnya disebutkan mengaku, kecewa dengan hasil penerimaan ASN-PPPK di Pemkab Situbondo tahun 2024. Ada dugaan pilih kasih. Sehingga, proses rekrutmen tidak berjalan transparan.
“Saya heran kepada pemerintah terkait seleksi PPPK. Kenapa? Peserta yang mendapat nilai tinggi kalah dengan peserta lain yang nilainya jauh lebih rendah. Ada apa?,” ujarnya, Rabu (1/1).
Dikatakan, seleksi penerimaan pegawai saja mengacu pada perolehan nilai yang tertinggi. Namun, pemerintah justru menerima tenaga honorer dengan nilai yang minim. Lantas apa dasar yang dijadikan tolak ukur untuk diangkat sebagai ASN?
“Jujur saja saya kecewa dengan kasus seperti ini. Karena mengikuti seleksi PPPK tidak mudah. Harus mengikuti tes CAT yang rumit. Untuk menjawab kan butuh belajar keras, tapi ketika lulus ujian, gagal juga jadi ASN,” jelasnya.
Selain itu, dia menyampaikan, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN-PPPK mengutamakan masa kerja yang sudah lama mengabdi pada pemerintah. Namun faktanya, peserta yang lolos itu relatif lebih muda jika dibandingkan dengan tenaga honorer lainnya.
“Saya saja sudah 20 tahun menjadi tenaga honorer. Tapi tidak menjadi prioritas utama. Lagi-lagi ada apa dengan proses rekrutmen ini?,” katanya.
Dia berharap, Pemkab Situbondo terbuka kepada publik terkait seleksi PPPK. Mulai dari tahapan awal pengajuan berkas hingga peserta yang berhak menjadi ASN-PPPK. Sehingga tidak terjadi salah paham.
“Kan kami khawatir ada pilih kasih dalam rekrutmen ini. Ini sensitif, karena banyak orang yang berharap bisa menjadi ASN,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bayu Indra Wahyono mengaku belum mengetahui persoalan tersebut.
Akan tetapi, seleksi PPPK tahun 2024 mengutamakan para tenaga honorer yang berstatus K2 untuk menjadi ASN-PPPK. Ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 374 Tahun 2024.
"Tidak ada batas minimal berapa hasil ujian tes bagi K2. Selama ada yang berstatus K2 maka secara aturan lebih prioritas, dari pada tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN (Badan Kepegawaian Nasional)," pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin