RadarSitubondo.id - Sejumlah tenaga operator sekolah dasar (SD) mendatangi DPRD Rabu (15/1) lalu. Tujuannya meminta anggota dewan agar mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) membuka kuota khusus untuk petugas operator rekrutmen PPPK.
Salah satu tenaga operator, Pradana mengatakan, pemerintah diharapkan dapat menyediakan kuota khusus untuk tenaga operator sekolah. Sehingga, peluang untuk lolos menjadi ASN PPPK terbuka luas.
"Selama ini belum ada kuota penerimaan PPPK khusus untuk tenaga operator sekolah," ujarnya, Kamis (16/1).
Pradana menjelaskan, rekrutmen PPPK yang dibuka oleh Pemkab Situbondo selama ini untuk seluruh tenaga teknis di lingkungan pemerintahan. Kebijakan tersebut kurang menguntungkan. Sebab, persaingan yang semakin besar dan kesempatan lolos sangat kecil.
"Jadi kami berharap ada kuota khusus untuk tenaga operator sekolah. Sama seperti rekrutmen guru PPPK," jelasnya.
Pradana mengaku, tenaga operator tidak memiliki karir yang cemerlang sepeti pegawai lainnya. Sehingga, mereka resah jika tidak ada perubahan status yang lebih baik.
"Kita menjadi tenaga operator sudah bertahun-tahun. Upah yang kami terima Rp 500 ribu perbulan. Dan tidak ada pendapatan lain seperti tunjangan kinerja," tandasnya.
Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda mengaku akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ini dilakukan dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispedikbud) untuk mencari solusi.
"Upaya kami akan mengundang Dinas. Apa yang menjadi aspirasi tenaga honorer itu nantinya akan kita diskusikan bersama," pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin