RADAR SITUBONDO - Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah mengungkapkan kondisi ekonomi Kota Santri mengalami penurunan pada tahun 2024.
Ini disebabkan daya beli masyarakat menurun. Sehingga, butuh gebrakan baru agar ekonomi tumbuh signifikan.
Ulfiyah menyampaikan, untuk kepentingan tersebut sudah dipersiapkan beberapa program kerja.
Seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut diyakini menjadi pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,81 persen, sedangkan tahun 2023 ekonomi Situbondo berada di angka 4,90. Keadaan ini juga terjadi di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur," ujarnya saat mengikuti rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 di kantor DPRD, Kamis (20/3).
Ulfiyah mengaku, langkah strategis Pemkab Situbondo untuk meningkatkan UMKM melalui pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen. Sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha.
"Untuk 2025 ini sesuai apa yang disampaikan Mas Bupati, Mas Rio bahwa untuk peningkatan ekonomi adalah terkait dengan UMKM. Pemerintah akan memberikan kredit Nol Persen," jelasnya.
Dikatakan, upaya lain yang dilakukan Pemkab Situbondo bagi pelaku UMKM dengan memaksimalkan sektor wisata.
Semakin banyak wisatawan yang datang akan mampu mendongkrak pendapatan UMKM.
"Saat ini sektor pariwisata di Kabupaten Situbondo juga belum bisa memenuhi standar artinya belum menarik bagi wisatawan, maka itu yang kita tingkatkan agar wisatawan lebih tertarik datang" cetusnya.
Selain itu, Ulfiyah mengaku upaya lain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Situbondo dengan menggandeng investor. Mereka memiliki peran penting untuk pembangunan di daerah.
"Insyaallah mudah-mudahan dengan doa masyarakat semuanya, semoga investor bisa tertarik investasi di Situbondo. Sehingga PAD Kabupaten Situbondo bisa meningkat," ucapnya.
Dikatakan, berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Situbondo.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman mengatakan, rapat paripurna LKPJ APBD Tahun 2024 wajib dilaksanakan.
Itu tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LKPJ kepala daerah kepada DPRD.
"Rapat paripurna LKPJ ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan laporan kegiatan Pemda kepada DPRD," pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin