RadarSitubondo.id - Wakil Ketua DPRD Abdur Rahman dari Fraksi PPP memimpin sidang paripurna menggantikan Ketua DPRD Mahbub Junaidi (PKB) yang tengah sakit, menegaskan, pengesahan ini menjadi pintu awal lompatan pembangunan pasca-Pilkada, sekaligus mengakomodasi penuh visi-misi Mas Rio dan Mbak Ulfi.
“Semua program prioritas kita cover. Mulai dari Vorsa UMKM, program BRANTAS, infrastruktur, sampai pelayanan publik,” tegasnya saat dihubungi terpisah.
DPRD memastikan tidak sekadar menyetujui, tapi juga akan mengawasi ketat pelaksanaan. Program Vorsa UMKM dengan subsidi bunga nol persen menjadi sorotan utama. “Diskoperindag sudah sosialisasi dengan baik. Kami akan pastikan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha,” ujar Rahman.
Langkah optimalisasi retribusi dan pajak juga mendapat dukungan penuh, termasuk rencana renovasi Pasar Mimbaan pada 2026. “Toko yang nunggak harus ditindak tegas, bahkan putus kontrak jika perlu,” katanya. Untuk perbaikan ratusan sekolah, DPRD menilai perlu dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sambil memaksimalkan dukungan dari kementerian terkait.
“Situbondo ini milik kita bersama. Bukan hanya bupati, wakil bupati, atau DPRD. Semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan LSM, harus ikut mengawasi. Kritik boleh, asal konstruktif dan demi kemaslahatan,” tutupnya.
Pandangan positif juga datang dari akademisi Dini Noor Aini, pengamat kebijakan publik Universitas Abdurrahman Saleh. Ia mengapresiasi kinerja cepat dan dinamis Pemkab serta DPRD. “Ini menunjukkan keseriusan dalam mengawal agenda pembangunan pasca-Pilkada,” ujarnya.
Dini menilai, gagasan digitalisasi untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah langkah tepat di era digital empowerment. Namun, ia mengingatkan perlunya mitigasi jika pelaksanaan memicu gejolak, serta memastikan kesiapan infrastruktur. Ia juga menyoroti aset daerah yang disewakan namun kurang laku karena tarif tinggi dan kondisi fisik tidak kompatibel. “Ini perlu evaluasi agar tidak menghambat PAD,” jelasnya.
Wacana diskon PBB menurutnya akan menjadi stimulus positif bagi warga. “Apalagi sebelumnya PBB sempat naik. Ini bisa mengurangi beban masyarakat,” kata Dini.
Baik DPRD maupun pengamat sepakat, P-APBD 2025 adalah momentum emas untuk menata keuangan daerah secara adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi. “Kuncinya di eksekusi dan komunikasi dengan masyarakat. Kalau ini terjaga, Situbondo bisa naik kelas,” kata Dini. (sgt/iyo/adv)
Editor : Edy Supriyono