RadarSitubondo.id – Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Djunaidi memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dia mengimbau agar organisasi tersebut meningkatkan efektivitas dan sinergi program penekanan angka kemiskinan di Kota Santri. Sehingga, target penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun mendatang dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
Kata Mahbub, jika target penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan ingin tercapai, turun hingga 9 persen, maka tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Seluruh OPD harus bergerak bersama, dan peran ketua tim yang dijabat oleh Wakil Bupati menjadi sangat penting.
"Untuk mencapai target, syukur-syukur bisa melebihi, maka menurut saya perlu mengoptimalkan tim yang memang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu TKPKD yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati Situbondo," ujarnya, Rabu (17/9).
Dia menambahkan bahwa target penurunan angka kemiskinan hingga sembilan persen sudah disepakati dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) hingga tahun 2030. Itu setelah melalui proses pembahasan yang panjang. Makanya, selain target lima tahunan, target tahunan juga harus dimaksimalkan."Struktur tim ini juga secara hirarkis ada, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat, yang di tingkat nasional diketuai langsung oleh wakil presiden," tambah Mahbub.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab satu atau dua OPD saja. Melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor dan instansi."Jadi kebijakan penanggulangan kemiskinan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya beberapa OPD saja. Semua harus bergerak agar angka kemiskinan di Situbondo bisa benar-benar menurun," tegasnya.
Menurutnya, ketua tim nantinya harus mampu mengarahkan dan mengoordinasikan semua pihak agar saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, kebijakan antar dinas bisa saling terintegrasi, dan dampaknya akan lebih signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
"Harapannya, semua pihak bisa saling mendukung, sesuai dengan tugas dan fungsi dinas masing-masing. Sehingga dampaknya bisa benar-benar menekan angka kemiskinan, setidaknya sesuai target tahunan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Mahbub juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dalam beberapa bulan masa jabatan sudah menunjukkan progres penurunan kemiskinan, meskipun capaian tersebut belum masuk dalam target tahunan yang akan tercatat oleh BPS.
"Kami mengapresiasi kinerja Mas Rio dan Mbak Ulfi, yang dalam hitungan bulan sudah menunjukkan adanya progres penurunan angka kemiskinan berdasarkan data BPS. Namun, penilaian resmi tetap akan dilakukan saat pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) tahunan, yang akan dibahas pada tahun 2026 mendatang," paparnya.
Menurut Mahbub, saat pembahasan LKPJ, Bupati akan menyampaikan langsung pencapaian selama satu tahun. Karena itu, saat ini belum bisa dipastikan secara resmi berapa penurunan angka kemiskinan yang terjadi.
"Kalau sudah ada progres penurunan, tentu kami sangat mengapresiasi. Tapi akan lebih efektif jika penekanan terhadap angka kemiskinan ini benar-benar diarahkan dan diorkestrasi oleh TKPKD, yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati," tutupnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono