Anime Berita Daerah Edukasi Ekonomi Bisnis Health Internasional Kasuistika Khazanah Kuliner Lifestyle Nasional Opini Otomotif Politik & Pemerintahan Seni & Budaya Sport Teknologi Travelling

Sumur Bor Mangkrak, Komisi II DPRD Situbondo Pertanyakan Proyek Tak Beroperasi, Petani Menjerit

Moh Humaidi Hidayatullah • Senin, 19 Januari 2026 | 20:23 WIB
DENGAR PENDAPAT: Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo menggelar hearing bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Situbondo, kemarin.
DENGAR PENDAPAT: Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo menggelar hearing bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Situbondo, kemarin.

RADARSITUBONDO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) segera mengoperasikan sumur bor yang telah selesai dibangun. Pasalnya, hingga kini sejumlah sumur bor yang sudah siap digunakan belum juga difungsikan.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Jainur Ridho, mengatakan bahwa sembilan titik sumur bor seharusnya sudah beroperasi sejak Desember 2025. Namun hingga saat ini, dari total 17 titik sumur bor, baru delapan yang bisa difungsikan.

“Seharusnya Desember 2025 sudah beroperasi karena petani sudah mulai menanam. Tapi yang beroperasi baru delapan sumur bor, sementara sembilan lainnya terkendala listrik,” ujar Jainur Ridho usai hearing dengan Dispertangan, Senin (19/1).

Menurut Jainur, pihaknya sangat menyayangkan program tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh petani. Padahal, petani sangat membutuhkan sumur bor itu untuk menunjang pengairan lahan pertanian mereka.

“Ada sekitar 10 titik yang dikeluhkan petani karena terkendala kelistrikan, sehingga sumur bor program pemerintah itu tidak bisa digunakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, program yang telah rampung pada 2025 seharusnya sudah bisa dimanfaatkan saat ini. Namun karena berbagai kendala, sumur bor tersebut masih mangkrak.

Keadaan ini dinilai sangat merugikan petani yang sudah menunggu dan bersiap memasuki masa tanam berikutnya.

“Seharusnya ini menjadi prioritas karena merupakan program pemerintah dan berkaitan langsung dengan upaya menyukseskan ketahanan pangan,” jelasnya.

Jainur menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi kendala yang terjadi di lapangan.

“Kami akan memanggil PLN dan Dinas Pertanian untuk mengonfirmasi kendala apa yang terjadi sehingga program ini belum dimaksimalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Ratna Koba Susanti, mengakui bahwa dari 17 proyek sumur bor yang diperuntukkan bagi area persawahan produktif yang mengalami kekurangan air, baru delapan yang beroperasi.

“Sumur bornya sudah siap dioperasikan, namun karena belum ada aliran listrik, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh petani,” ujarnya.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PLN, namun belum mendapatkan respons. Pihaknya berencana kembali melakukan konfirmasi terkait pemasangan aliran listrik tersebut. “Kami akan kembali menanyakan ke pihak PLN, kapan aliran listrik segera dipasang,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sembilan sumur bor yang belum beroperasi berada di Desa Sumberpinang dan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan, Desa Kandang Kecamatan Kapongan, Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo, Desa Battal Kecamatan Panji, Desa Arjasa, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih, serta Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan. (rif/pri)

Editor : Edy Supriyono
#situbondo #sumur bor #mangkrak #DPRD Situbondo