RADARSITUBONDO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo menekankan agar pemerintah daerah (pemda) fokus terhadap potensi lokal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini sangat penting mengingat kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman menerangkan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal, seperti sektor perikanan, pertanian, investasi, serta pajak daerah, Situbondo diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri.
Baca Juga: 2 Tahun Tak Terima THR, Karyawan PT PMMP Keluhkan Disnaker Situbondo Tak Bertindak!
“Ke depan, kemandirian itu menjadi target kami. Situbondo harus mampu mengoptimalkan potensi lokal agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.
Abdur Rahman menyampaikan, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp 200 miliar menjadi perhatian serius. Jika tidak diimbangi dengan optimalisasi sektor yang ada, potensi PAD dari sejumlah sektor juga bisa hilang.
“Pengurangan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat terjadi karena efisiensi,” tambahnya.
Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai cepat dalam mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Meski ada pengurangan anggaran dari pusat, bupati dan wakil bupati patut diapresiasi karena pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM tetap berjalan,” ujarnya.
Sekedar tahu, Jumat (27/3) sore DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
“Paripurna LKPJ ini menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan Situbondo ke depan,” kata Abdurahman.
Baca Juga: Pinjam Truk Tak Dikembalikan, Anak Buah Diduga Gelapkan dan Rugikan Majikan Rp36 Juta!
Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, mengatakan kebijakan pembangunan selama 2025 tetap menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan kualitas SDM sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Ulfiyah juga menjelaskan, sepanjang 2025 sejumlah indikator kinerja menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,87 atau melampaui target. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,17 persen dari target 11,51 persen. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono