RADARSITUBONDO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk menggunakan anggaran Program Berobat Tanpa Batas (Brantas) Plus secara tepat. Pasalnya, anggaran yang bernilai cukup besar tersebut kini tersisa sangat menipis, bahkan hampir habis.
DPRD menilai, sektor kesehatan sebagai pelayanan dasar masyarakat melalui program Brantas Plus harus dikelola lebih efektif ke depan. Hal ini penting agar anggaran dapat dimaksimalkan untuk melayani masyarakat, mengingat belum memasuki pertengahan tahun anggaran, namun dana sudah menipis, terutama untuk pasien rujukan.
“Program Brantas Plus kita apresiasi. Namun, dalam penggunaannya perlu ada selektivitas. Baru berjalan beberapa bulan saja, anggaran sudah hampir habis, sehingga harus digunakan dengan seleksi yang tepat,” kata Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Djunaidi.
Menurutnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan rujukan seharusnya menjadi prioritas utama, khususnya warga kurang mampu. Jika tidak dikendalikan dengan baik, program tersebut dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pasien yang mampu membayar biaya pengobatan rujukan seharusnya tidak menggunakan program tersebut, agar APBD tidak jebol dan tetap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa Program Brantas Plus sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, terutama mereka yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tidak semua masyarakat menggunakan jaminan kesehatan PBI. Ada juga yang mandiri, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran,” ujarnya.
Mahbub mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir, penggunaan anggaran Program Brantas Plus sangat tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Beberapa bulan terakhir, penggunaan anggaran sudah sangat tinggi. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan tetap berjalan,” ungkapnya.
Selain itu, Mahbub juga menyoroti kesejahteraan sopir ambulans rakyat di Situbondo. Hingga saat ini, pembayaran jasa mereka disebut belum terealisasi secara optimal, bahkan ada yang belum menerima gaji selama sekitar empat bulan. “Ada pengaduan kepada kami terkait sopir ambulans rakyat. Mekanisme pembayaran kesejahteraannya perlu diperbaiki,” ucapnya.
Mahbub berharap pemerintah segera mencari solusi agar hak para sopir ambulans dapat terpenuhi dengan mekanisme yang jelas dan tepat. “Kami berharap ada solusi terkait pembayaran sopir ambulans rakyat. Jangan sampai kesejahteraan mereka dikorbankan. Harus ada mekanisme yang jelas dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo, Dwi Herman Susilo belum memberikan keterangan rinci terkait persoalan tersebut. “Saya cek dulu, besok saya kabari lagi,” singkatnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono