RADARSITUBONDO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menyusun kebijakan yang mengalokasikan anggaran daerah untuk program pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting dalam menyambut pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program nasional tersebut sangat penting untuk menjaga perputaran ekonomi di Situbondo agar tetap berjalan dan semakin produktif. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat tersebut.
"Respons di tingkat daerah menjadi sangat penting agar daerah tidak sekadar menjadi penonton atau konsumen pasif dari anggaran pusat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo, Faisol Abd Syakur Jalil.
Menurut dia, Pemkab Situbondo perlu menyiapkan kerangka atau infrastruktur kebijakan, baik melalui dana APBDes maupun APBD, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera.
Salah satu program yang dapat dikembangkan, adalah rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Karena secara perhitungan ekonomi mikro, skema tersebut cukup realistis dan berpotensi meningkatkan pendapatan Ekonomi masyarakat. "Misalnya kegiatan rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga, karena secara kalkulasi ekonomi mikro skema ini sangat masuk akal," tambahnya.
Faisol menjelaskan, dengan stimulus anggaran sekitar Rp 20 juta per desa, dana tersebut dapat digunakan sebagai modal awal pengembangan peternakan ayam petelur yang menyasar sepuluh kepala keluarga prasejahtera atau rumah tangga produktif.
Menurutnya, setiap keluarga dapat memperoleh bantuan modal berupa kandang dan sepuluh ekor ayam petelur. Dengan asumsi produktivitas optimal, setiap rumah tangga berpotensi menghasilkan sekitar 9 hingga 10 butir telur per hari. "Dengan estimasi harga telur di pasar lokal, setiap keluarga dapat memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per hari," ungkapnya.
Kata Faisol, bagi keluarga di pedesaan, pendapatan yang diperoleh secara konsisten tersebut dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program tersebut juga berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
"Oleh karena itu, kami mendorong Pemkab Situbondo bergerak cepat untuk membangun dan mematangkan infrastruktur pendukung guna menyambut integrasi program MBG dan KDKMP," imbuhnya.
Faisol menambahkan, dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut, persoalan pemasaran hasil produksi tidak perlu menjadi kekhawatiran. Sebab, hasil panen telur dari peternak skala rumah tangga dapat menjadi bagian dari rantai pasok program nasional yang telah dirancang pemerintah.
Menurutnya, telur hasil produksi masyarakat dapat ditampung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudian disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis. "Kita di daerah harus menjadi penyedia utama dan memegang kendali atas rantai pasok program Makan Bergizi Gratis," tegasnya.
Dengan skema tersebut, keuntungan terbesar yang diperoleh adalah terjadinya perputaran uang di tingkat desa. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat melalui program MBG di Situbondo tidak akan keluar daerah, melainkan terus berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Selain melalui program peternakan ayam petelur skala rumah tangga, Faisol juga mendorong pemerintah daerah memberikan stimulus kepada rumah tangga produktif untuk mengembangkan budidaya sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan.
"Selain telur dan daging, kebutuhan operasional dapur umum SPPG setiap hari juga memerlukan pasokan sayuran. Dengan demikian, kebutuhan dapur umum SPPG tidak perlu lagi didatangkan dari luar kabupaten," pungkasnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono