RADARSITUBONDO.ID – Ruang fiskal yang kian menantang membuat Pemkab Situbondo harus lebih selektif menentukan arah pembangunan 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Situbondo, Senin (24/8), sektor pelayanan dasar seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan dipastikan tetap menjadi prioritas.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Pemkab Situbondo memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp 1,293 triliun, sedangkan belanja daerah dipatok sekitar Rp 1,356 triliun.
Artinya, terdapat selisih atau defisit sekitar Rp 63,669 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang sama.
Ketua DPRD Situbondo Mahbub Djunaidi mengatakan, keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan program yang masuk dalam APBD 2027.
Menurut dia, sektor yang menyangkut pelayanan dasar tidak bisa dikesampingkan karena merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
“Memang itu menjadi urusan pemerintah yang wajib, yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Mau tidak mau, urusan itu yang lebih didahulukan,” kata Mahbub.
DPRD Soroti Program OPD
Mahbub menjelaskan, rancangan KUA-PPAS 2027 mengusung tema “Integrasi Pembangunan Lintas Sektoral melalui Pelayanan Dasar Berkualitas, Pengembangan Wilayah dan Pemerataan Infrastruktur yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dan Inovatif.”
Karena itu, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mencermati satu per satu program yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pembahasan tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga kesesuaian program dengan skala prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah.
“Makanya, kita lebih fokus lagi, kira-kira dengan kemampuan fiskal ini arah pembangunannya mau ke mana,” ujarnya.
Mahbub menyebut APBD 2027 memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, DPRD akan memastikan anggaran yang terbatas benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau dilihat dari penyampaian nota pengantar yang disampaikan oleh bupati tadi, sangat menantang APBD 2027 ini,” ungkapnya.
Anggaran Pendidikan 20 Persen Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, DPRD juga akan mencermati pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan.
Mahbub menegaskan, pemerintah daerah tetap harus memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Belanja kesehatan serta berbagai belanja wajib lainnya juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan KUA-PPAS.
“Kita kan dipersyaratkan 20 persen dari total APBD. Kesehatan belanjanya sekian persen dari APBD. Dan mandatory lainnya juga harus kita cermati,” katanya.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, DPRD ingin memastikan tidak ada program prioritas yang kehilangan dukungan anggaran akibat penyusunan belanja yang kurang tepat sasaran.
Bupati Rio: Infrastruktur dan Pendidikan Paling Dirasakan
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, arah kebijakan anggaran 2027 tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan pemerintah daerah.
Namun, dari berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat, infrastruktur dan pendidikan menjadi dua sektor yang paling mendapat perhatian.
“Proyeksinya tentu tidak akan jauh berbeda berdasarkan visi dan misi kita. Tapi persoalannya, saya melihat di masyarakat itu, satu, infrastruktur dan pendidikan,” ujar Rio.
Menurut dia, kebutuhan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah. Salah satunya jalan desa yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Terutama seperti jalan-jalan desa, mau tidak mau harus kita bantu. Tapi harus ada pelimpahan aset dulu kepada kita,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Situbondo juga berupaya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak. Hal itu mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan hingga program berobat gratis.
Dengan total belanja yang mencapai sekitar Rp 1,356 triliun dan pendapatan Rp 1,293 triliun, penyusunan APBD 2027 kini memasuki fase penting.
DPRD bersama Pemkab Situbondo dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar, di tengah kemampuan fiskal yang terbatas. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo