RADARSITUBONDO.ID - Rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia menuai sorotan dari sejumlah pengamat. Selain mempertanyakan urgensinya, mereka menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jika rekening tersebut nantinya digunakan untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial.
Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah kemudian menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan skema pembukaan rekening dengan basis data kependudukan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran program bisa mencapai sekitar Rp11 triliun untuk sekitar 200 juta rekening. Namun, angka tersebut belum menjadi anggaran resmi.
Baca Juga: Pakai HP, Masukan NIK Langsung Muncul Status Penerima Bansos
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pada 10 September 2026 bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan sebenarnya. Ia mengatakan angka Rp11 triliun masih merupakan perkiraan kasar dan jumlah penerima juga belum final.
Perbedaan informasi mengenai besaran anggaran tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam perdebatan mengenai program rekening massal.
Pemerintah siapkan rekening berbasis NIK
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo setelah rapat terbatas pada 7 September 2026.
Menurut Airlangga, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai basis pembukaan rekening.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga pada 7 September 2026.
Dalam skema yang dijelaskan pemerintah, warga yang memasuki usia 17 tahun dan memperoleh KTP nantinya juga akan mendapatkan rekening. Rekening tersebut direncanakan memiliki saldo awal Rp50.000 yang bersumber dari pemerintah.
Airlangga menjelaskan BRI dan BSI dipilih karena keduanya merupakan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki jaringan ritel luas. Untuk mekanismenya, pemerintah akan mengintegrasikan data NIK dengan sistem perbankan.
Baca Juga: Cara Cepat Cek Status Desil Bansos 2026 Lewat HP, Panduan Lengkap dan Syaratnya
“BRI dan BSI karena Himbara. Himbara yang ritel. Untuk mekanismenya, nanti dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan basisnya dari NIK,” ujar Airlangga.
Rekening tersebut nantinya tidak hanya ditujukan untuk menyimpan dana. Pemerintah juga menginginkan rekening tersebut dapat digunakan untuk transaksi digital, termasuk pembayaran melalui QRIS, serta menjadi saluran penyaluran bantuan sosial secara langsung.
Anggaran Rp11 triliun belum final
Angka Rp11 triliun yang ramai dibicarakan sebenarnya berasal dari perhitungan awal Airlangga, bukan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah.
Pada 9 September, Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun dari APBN dengan asumsi sekitar 200 juta rekening dan saldo awal Rp50.000 per rekening.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 T,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).
Namun sehari setelah pernyataan tersebut, Purbaya menyatakan angka itu belum ditetapkan.
“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Purbaya juga mempertanyakan asumsi bahwa seluruh target mencapai 200 juta orang harus memperoleh rekening baru. Pemerintah masih perlu menghitung masyarakat yang sudah memiliki rekening sehingga tidak otomatis mendapatkan rekening tambahan.
Karena itu, Rp11 triliun sebaiknya disebut sebagai proyeksi awal, bukan anggaran final program.
Pengamat pertanyakan urgensi program
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pembukaan rekening secara massal belum menjadi kebutuhan paling mendesak di tengah kondisi fiskal pemerintah.
“Ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit,” kata Wijayanto Samirin.
Menurut Wijayanto, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan program tersebut memiliki manfaat ekonomi yang jelas sebelum menggunakan anggaran negara dalam skala besar.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila, juga meminta pemerintah memperjelas tujuan program dan melakukan kajian terhadap DTSEN sebelum memperluas pembukaan rekening.
“Sebelum pemerintah lompat ke program pembukaan rekening massal dengan dana sampai Rp11 triliun yang kabarnya akan diambil dari APBN ini, lebih bijak jika pemerintah mengkaji ulang DTSEN yang menetapkan desil. Kaji juga lebih dalam tujuannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Shafa.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan rencana pemerintah menggunakan rekening sebagai salah satu instrumen penyaluran bansos.
DTSEN dinilai lebih penting untuk dibenahi
Jika salah satu tujuan utama rekening massal adalah membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran, Shafa menilai persoalan utama justru berada pada kualitas data penerima.
Menurut dia, pembukaan rekening tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila data mengenai siapa yang berhak mendapatkan bantuan masih bermasalah.
“Sampai saat ini, masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan akurasi DTSEN dan pengklasifikasian desil. Itu masalah yang masih sangat dasar. Harusnya data ini dibenahi dulu, bukan malah tiba-tiba datang dengan program baru yang menyedot Rp11 triliun. Ini angka yang sangat besar dari APBN,” kata Shafa.
Persoalan DTSEN memang menjadi perhatian dalam beberapa kasus yang muncul belakangan.
Salah satunya adalah munculnya nama anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba dalam kelompok desil 4. Eva telah membantah pernah menerima bantuan PKH. Dinas Sosial Toraja Utara juga menyatakan Eva tidak pernah menerima PKH maupun bansos lainnya.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam kelompok desil tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut menerima bansos. Karena itu, penggunaan data desil perlu dibedakan dari status aktual penerima bantuan.
Shafa menilai pembenahan data harus menjadi prioritas apabila rekening bank nantinya digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan.
“Ada masyarakat yang tidak eligible menjadi penerima bansos tapi karena kesalahan akurasi data, mereka bisa langsung dapat dengan cara rekening ini. Sedangkan, bagi yang harusnya dapat bansos tapi desilnya mendadak naik, jadi kehilangan haknya.”
Inklusi keuangan sudah melampaui target RPJMN
Pemerintah juga mengaitkan program rekening massal dengan upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan.
Namun, data terbaru menunjukkan indikator nasional untuk kedua aspek tersebut telah melampaui target RPJMN 2025-2029 untuk 2029.
Berdasarkan SNLIK 2026 yang diselenggarakan OJK bersama LPS dan BPS, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Target RPJMN 2025-2029 untuk 2029 masing-masing sebesar 69,35 persen dan 93 persen. Dengan demikian, kedua indikator tersebut sudah berada di atas target yang ditetapkan untuk 2029.
Meski demikian, angka nasional tersebut tidak berarti persoalan inklusi dan literasi keuangan telah selesai.
SNLIK 2026 menunjukkan kelompok tertentu masih memiliki indeks yang lebih rendah. Di antaranya masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan pendidikan rendah, serta beberapa kelompok pekerja.
Airlangga mengatakan pemerintah tetap akan mendorong peningkatan kedua indikator tersebut.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Tapi pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal,” ucap Airlangga.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata apakah inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan, melainkan kelompok mana yang masih memiliki akses dan pemahaman keuangan rendah serta apakah rekening baru merupakan instrumen paling efektif untuk menjangkaunya.
Risiko rekening baru menjadi dormant
Program rekening massal juga menghadirkan persoalan lain, yakni kemungkinan rekening yang dibuat tidak digunakan secara aktif.
Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, mendorong agar program berskala besar seperti ini lebih dulu diuji melalui proyek percontohan.
Menurut dia, pilot project dapat digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan rekening sekaligus menemukan persoalan teknis sebelum program diperluas.
“Transparansi ini menjadi hal yang penting supaya nanti di belakang tidak menimbulkan masalah atau ada manfaat yang hanya menyasar tertentu. Yang tahu program ini kan pemerintah, harus dijelaskan agar publik tidak menebak-nebak. Sebenarnya apa tujuan dari pemerintah ini,” ujar Trioksa.
Risiko rekening tidak aktif bukan persoalan baru bagi sektor perbankan Indonesia.
Pada 2025, PPATK menyelesaikan analisis terhadap sekitar 122 juta rekening dormant yang sebelumnya dikenai penghentian sementara transaksi secara bertahap. PPATK menyebut langkah tersebut berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan rekening untuk berbagai tindak pidana.
Kondisi tersebut menjadi konteks penting bagi rencana pembukaan rekening dalam jumlah sangat besar. Jika rekening baru tidak digunakan, bank harus menanggung biaya pemeliharaan sekaligus menghadapi risiko rekening tersebut menjadi tidak aktif.
“Sebagian ujung-ujungnya akan dormant, dan justru berpotensi menjadi beban. Tetapi, jika BRI dan BSI kreatif, mereka bisa mengkapitalisasi ini untuk semakin memperkuat dominasi di perbankan ritel,” kata Wijayanto.
Trioksa menambahkan, rekening akan lebih menguntungkan bank jika benar-benar digunakan secara aktif.
“Tapi kalau nanti dana mayoritas akan jadi dormant yaitu hanya sekarang pembukaan setelah itu enggak aktif gitu kan, ya akan jadi masalah juga bagi bank untuk maintenance dana tersebut,” ujar Trioksa.
BRI menyatakan siap menjalankan program
BRI menjadi salah satu bank yang ditunjuk pemerintah dalam rencana tersebut. Bank ini menyatakan kesiapan untuk mendukung pembukaan rekening secara massal.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan program tersebut seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah rekening yang berhasil dibuat.
“Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery dalam keterangan tertulis pada 8 September 2026.
Pemerintah sendiri masih menyiapkan mekanisme teknis, termasuk sinkronisasi data kependudukan dan data perbankan.
Selain itu, terdapat perkembangan mengenai pembagian cakupan BRI dan BSI. Dalam penjelasan yang disampaikan setelahnya, BSI disebut diproyeksikan melayani masyarakat di Aceh, sedangkan BRI untuk wilayah lainnya.
Pemerintah masih perlu menjelaskan desain program
Perdebatan mengenai rekening massal pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka Rp11 triliun.
Ada sejumlah pertanyaan yang masih perlu dijawab pemerintah, mulai dari siapa yang benar-benar menjadi sasaran, berapa jumlah rekening yang harus dibuat, bagaimana perlakuannya terhadap masyarakat yang sudah memiliki rekening, siapa yang menanggung biaya operasional, hingga bagaimana rekening tersebut akan dipastikan tetap aktif.
Pertanyaan mengenai anggaran juga belum selesai. Purbaya menegaskan kebutuhan Rp11 triliun belum final dan pemerintah masih menghitung jumlah penerima serta kebutuhan sebenarnya.
Dengan demikian, program satu warga satu rekening masih berada pada tahap penyusunan mekanisme. Di satu sisi, pemerintah melihat rekening bank sebagai instrumen untuk memperluas akses layanan keuangan dan mempermudah penyaluran bansos. Di sisi lain, para pengamat meminta pemerintah memastikan bahwa pembukaan rekening baru benar-benar menyelesaikan persoalan yang ingin ditangani, bukan sekadar menambah jumlah rekening perbankan.
Editor : Agung Sedana