RADARSITUBONDO.ID - Mahkamah Agung (MA) mengungkap sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan lengkap tersebut, majelis hakim tidak hanya menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket, tetapi juga mempertimbangkan perubahan keadaan hukum setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Prabowo Sarankan Gibran Berjuang, Yusril Singgung Mundur atau Diberhentikan
Putusan yang mengabulkan kasasi H.M. Subhan itu memuat sejumlah poin penting, mulai dari kepentingan publik dalam perkara administrasi, pengesampingan eksepsi tergugat, penilaian terhadap dokumen pendidikan, hingga dugaan pelanggaran asas kecermatan formal oleh pejabat penerbit surat.
1. MA Kaitkan Perkara dengan Kepentingan Seluruh Bangsa
Dalam pertimbangannya, MA menilai pelanggaran administrasi dalam perkara tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan pemilu. Persoalan itu juga berkaitan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Atas dasar tersebut, majelis hakim berpandangan bahwa setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat terhadap persoalan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa MA menempatkan sengketa tersebut bukan semata-mata sebagai persoalan administratif antara penggugat dan pejabat pemerintahan, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi.
2. Putusan MK Menjadi Pertimbangan Perubahan Keadaan Hukum
MA turut mempertimbangkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten.
Dalam pertimbangannya, majelis menyebut putusan MK tersebut telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa yang berkaitan dengan perkara ini. Putusan itu dinilai mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar MA untuk melanjutkan pemeriksaan substansi perkara, termasuk mengesampingkan sejumlah keberatan yang diajukan pihak tergugat.
3. MA Kesampingkan Dalil Gugatan Kedaluwarsa dan Kurang Pihak
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat mengajukan eksepsi berupa gugatan kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak.
Namun, MA menilai perubahan keadaan hukum setelah putusan MK membuat kedua eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima.
Majelis juga menekankan pentingnya mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Putusan pengadilan, menurut pertimbangan MA, merupakan bagian dari sistem hukum yang perlu diselaraskan dengan perkembangan hukum.
Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib mengadili perkara yang diajukan kepadanya.
“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” demikian petikan putusan MA.
4. Dokumen yang Digunakan Tidak Membuktikan Kelulusan
Salah satu bagian penting dalam putusan lengkap tersebut adalah penilaian MA terhadap dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menyebut dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lainnya, tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dokumen-dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian majelis bukan sekadar keberadaan dokumen akademik, melainkan apakah dokumen tersebut dapat membuktikan penyelesaian pendidikan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan.
5. Penerbitan Suket Dinilai Melanggar Asas Kecermatan Formal
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional harus didukung bukti kelulusan.
Dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar dinilai penting untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Menurut majelis, penyetaraan tanpa didukung dokumen kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat karena memengaruhi fakta materiil dalam penerbitan keputusan administrasi.
Atas pertimbangan tersebut, MA menyatakan tindakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat penyetaraan pendidikan Gibran melanggar asas kecermatan formal.
6. MA Batalkan Putusan Pengadilan Sebelumnya
Setelah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, MA menyatakan terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi Subhan tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Majelis membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026. Putusan tersebut sebelumnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.
7. Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Dinyatakan Batal
Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Putusan itu ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Prof. Yulius sebagai ketua, bersama Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
Putusan lengkap kemudian dikirimkan ke pengadilan pengaju dan dimutasi pada Selasa (10/11).
Isi putusan tersebut memperlihatkan bahwa pembatalan suket tidak hanya didasarkan pada penilaian terhadap dokumen pendidikan, tetapi juga pada pertimbangan mengenai kepentingan publik, perubahan keadaan hukum, dan kewajiban pejabat pemerintahan menerapkan asas kecermatan dalam menerbitkan keputusan administrasi.
Editor : Agung Sedana