RADARSITUBONDO.ID - Perusahaan kecerdasan buatan OpenAI kembali menghadapi gejolak internal. Kepala divisi robotika perusahaan tersebut, Caitlin Kalinowski, mengumumkan pengunduran dirinya pada Sabtu (7/3) waktu setempat.
Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan perusahaan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Langkah Kalinowski secara langsung memicu luas mengenai batasan etika penggunaan AI di sektor militer.
Baca Juga: Perjalanan Karier Vidi Aldiano: Dari Penyanyi Muda hingga Ikon Pop Indonesia
Dalam pernyataannya di platform X, Kalinowski menyampaikan bahwa kecerdasan buatan memang memiliki peran strategis dalam keamanan nasional.
Namun, ia menilai sejumlah aspek dalam kerja sama tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius.
“AI memiliki peran penting dalam keamanan nasional.Tetapi pengawasan terhadap warga Amerika tanpa pengawasan yudisial serta otonomi mematikan tanpa izin manusia adalah garis merah yang harus dibahas lebih matang,” tulisnya.
Menurut Kalinowski, keberatan tersebut bukan berkaitan dengan masalah pribadi atau konflik internal perusahaan. Ia menegaskan bahwa keputusan mundur diambil semata-mata karena prinsip mengenai penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.
“Saya tetap menghormati kepemimpinan Sam Altman dan sangat bangga dengan tim robotika yang telah kami bangun bersama,” ujarnya.
Baca Juga: Riwayat Pengakuan Vidi Aldiano Awal Mengidap Kanker Ginjal
Kalinowski bukanlah sosok baru dalam dunia teknologi. Sebelum bergabung dengan OpenAI pada November 2024, ia dikenal sebagai salah satu perangkat keras eksekutif penting di Meta Platforms.
Di perusahaan tersebut, ia memimpin pengembangan kacamata augmented reality generasi baru yang menjadi bagian dari ambisi Meta dalam membangun ekosistem komputasi masa depan.
Perpindahannya ke OpenAI kala itu dinilai sebagai langkah strategi perusahaan untuk memperluas pengembangan AI ke bidang robotika dan perangkat keras.
Dengan mundurnya Kalinowski, posisi strategi tersebut kini kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan terhadap kebijakan perusahaan.
Menangapi pengunduran diri tersebut, OpenAI mengonfirmasi bahwa Kalinowski memang telah meninggalkan perusahaan.
Namun, perusahaan tetap membela kesepakatan yang telah dibuat dengan Pentagon.
Juru bicara OpenAI menyatakan kerja sama tersebut dirancang untuk menciptakan jalur penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan nasional.
Menurut perusahaan, terdapat sejumlah batasan tegas dalam perjanjian tersebut.
“Garis merah kami jelas: tidak ada pengawasan domestik terhadap warga Amerika dan tidak ada senjata otonom,” kata perwakilan perusahaan dalam pernyataan resmi.
OpenAI menegaskan bahwa teknologi AI harus tetap berada di bawah kendali manusia dan digunakan sesuai prinsip keselamatan serta hukum internasional.
Baca Juga: Vidi Aldiano Meninggal Dunia di Usia 35 Tahun, Industri Musik Indonesia Berduka
Kerja sama OpenAI dengan Pentagon diumumkan pekan lalu, setelah pembicaraan antara Departemen Pertahanan dengan perusahaan pesaing AI, Anthropic, tidak mencapai kesepakatan.
Anthropic disebut menolak memberikan akses batas tanpa kepada pemerintah Amerika Serikat terhadap teknologi AI mereka.
Perusahaan tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa sistem AI dapat dimanfaatkan untuk pengawasan massal ataupun pengembangan senjata otonom tanpa kendali manusia.
Keputusan itu akhirnya membuka jalan bagi OpenAI untuk menyelesaikan kerja sama dengan Pentagon. Namun langkah tersebut justru memicu kontroversi besar di kalangan komunitas teknologi.
Dampak kontroversi ini juga terlihat pada perilaku pengguna. Aplikasi ChatGPT dilaporkan mengalami gelombang penghapusan akun sebagai bentuk protes terhadap kerja sama militer tersebut.
Sejumlah laporan menyebutkan lebih dari 2,5 juta pengguna menghapus akun mereka dalam beberapa hari setelah pengumuman kontrak.
Di Amerika Serikat, tingkat uninstall aplikasi ChatGPT melonjak hingga 295 persen dibandingkan periode normal.
Di sisi lain, aplikasi pesaing Claude milik Anthropic justru melonjak ke posisi teratas App Store, menggeser popularitas ChatGPT.
Fenomena ini menunjukkan sensitivitas publik terhadap isu etika dalam pengembangan teknologi AI.
Kontroversi ini juga memicu reaksi dari kalangan internal industri teknologi. Hampir 100 karyawan OpenAI bergabung dengan sekitar 700 staf dari perusahaan teknologi lain, termasuk dari Google, menandatangani surat terbuka.
Surat tersebut menuntut para pemimpin perusahaan teknologi untuk menolak permintaan militer terkait pengawasan massal dan pengembangan senjata otonom berbasis AI.
Para penandatangan menyatakan bahwa teknologi AI harus dikembangkan dengan prinsip keselamatan dan perlindungan hak sipil.
Mereka juga menilai transparansi dalam kerja sama teknologi dengan pemerintah menjadi aspek yang sangat penting.
CEO OpenAI, Sam Altman, turut menanggapi kontroversi yang berkembang.
Ia mengakui bahwa pengumuman kerja sama dengan Pentagon dilakukan terlalu cepat dan tidak melalui proses komunikasi yang matang.
Altman menyebut keputusan tersebut terkesan “oportunistik dan ceroboh”.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjaga prinsip penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Kasus pengunduran diri Caitlin Kalinowski menjadi gambaran terbaru mengenai perdebatan global terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam sektor militer.
Bagi sebagian kalangan, AI dapat membantu meningkatkan keamanan nasional dan melindungi negara dari ancaman modern.
Namun bagi pihak lain, teknologi tersebut berpotensi membuka pintu bagi pengawasan massal, pelanggaran privasi, hingga pengembangan senjata otonom yang beroperasi tanpa kendali manusia.
Dengan latar belakang kuat di bidang robotika dan hardware, mundurnya Kalinowski dari posisi strategis di OpenAI menunjukkan bahwa perdebatan etika AI kini tidak hanya terjadi di ranah akademik, tetapi juga di jantung perusahaan teknologi terbesar dunia.
Kontroversi tersebut diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring meningkatnya peran kecerdasan buatan dalam geopolitik dan keamanan global.
Editor : Agung Sedana