Pasien Rawat Inap Puskesmas Dibatasi, DPRD Situbondo Minta Peserta BPJS Diprioritaskan
RADARSITUBONDO.ID – Keterbatasan tempat tidur rawat inap di puskesmas tidak boleh membuat pasien telantar atau kehilangan akses pelayanan kesehatan. Anggota DPRD Situbondo Moh Badri meminta peserta BPJS Kesehatan tetap mendapat pelayanan sesuai ketentuan, sementara pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus diarahkan ke fasilitas kesehatan yang memadai.
Sorotan itu muncul di tengah pembatasan kapasitas rawat inap puskesmas. Menurut Badri, fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut memang memiliki keterbatasan daya tampung. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pasien, terlebih mereka yang membutuhkan penanganan segera.
Badri mencontohkan situasi ketika jumlah pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan sudah mendekati kapasitas maksimal, kemudian datang pasien tambahan dengan skema pembayaran berbeda. Dalam kondisi seperti itu, ia meminta agar pelayanan kepada peserta BPJS tetap menjadi perhatian dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Memang sudah diatur, bahkan tergantung kapasitas puskesmasnya. Ada yang kapasitasnya tidak sampai 10 pasien. Pada prinsipnya, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Meski demikian, persoalan kapasitas, kata dia, perlu disikapi dengan pengaturan pelayanan dan rujukan yang tepat agar masyarakat tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.
Pasien Darurat Harus Mendapat Penanganan
Badri menegaskan, ketika kapasitas rawat inap puskesmas telah terpenuhi, pasien tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Tenaga kesehatan perlu menilai kondisi pasien untuk menentukan apakah pasien dapat ditangani di fasilitas tersebut, dialihkan ke puskesmas lain, atau dirujuk ke rumah sakit.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada pasien dalam kondisi darurat. Penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis, termasuk penerbitan rujukan apabila fasilitas yang tersedia tidak mampu memberikan pelayanan lanjutan.
“Ketika pasien dirasa sudah dalam kondisi darurat, maka harus dilayani dan dibuatkan rujukan jika memang diperlukan,” imbuhnya.
Menurut Badri, kepastian alur pelayanan penting agar pasien dan keluarga tidak kebingungan ketika tempat tidur rawat inap sudah penuh. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas tidak berujung pada terhambatnya penanganan pasien.
