SOTK Berubah, DPRD Situbondo Ingatkan Peta Anggaran APBD 2027 Jangan Kacau
RADARSITUBONDO.ID – Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah berpotensi menggeser peta anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo pada 2027. Karena itu, DPRD meminta penyusunan APBD 2027 disinkronkan dengan struktur organisasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran maupun kekosongan tanggung jawab program.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda, Selasa (3/11). Dia meminta pemerintah daerah memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) SOTK berjalan selaras dengan penyusunan Raperda APBD 2027.
Menurut Janur, perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menyangkut posisi dan jumlah jabatan. Penyesuaian tersebut juga berpotensi berdampak pada distribusi pagu anggaran, program, kegiatan, hingga kebutuhan belanja pegawai.
Karena itu, struktur organisasi yang menjadi dasar penyusunan anggaran harus sama dengan struktur yang nantinya digunakan saat APBD dilaksanakan.
"Jangan sampai APBD 2027 ditetapkan berdasarkan struktur organisasi lama, sementara pelaksanaannya sudah menggunakan struktur organisasi baru," katanya.
Fraksi DNS juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pemetaan alokasi anggaran pada setiap OPD. Pemetaan itu diperlukan agar pagu anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah setelah perubahan SOTK diberlakukan.
Dengan begitu, pelaksanaan program tidak terganggu akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan. Selain itu, penyesuaian anggaran diharapkan dapat mencegah pengalokasian belanja secara tumpang tindih.
"Jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran maupun kekosongan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan nanti," imbuhnya.
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa usulan Fraksi DNS perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dia mengakui, perubahan struktur organisasi membawa sejumlah penyesuaian, termasuk pengurangan maupun penambahan posisi jabatan kepala bidang.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan pembagian pagu anggaran dan pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.
