Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadi Petugas Operator Sekolah, Guru Honorer di Situbondo Tak Bisa Daftar PPPK

I
Penulis: Iwan Feriyanto❯
ILUSTRASI: Salah seorang tenaga pendidik sibuk dengan tugasnya di ruang kerja salah satu sekolah yang ada di Situbondo, Selasa (7/1).
ILUSTRASI: Salah seorang tenaga pendidik sibuk dengan tugasnya di ruang kerja salah satu sekolah yang ada di Situbondo, Selasa (7/1).

RADAR SITUBONDO - Sejumlah guru honorer mengeluh lantaran tidak bisa mengikuti seleksi PPPK guru. Itu disebabkan perubahan status dari guru honorer menjadi petugas operator sekolah.


Advertisement

Salah satu guru honorer AM mengatakan, perubahan status itu tidak ada pemberitahuan dari pihak sekolah maupun dinas. Baru diketahui ketika mau mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Sebetulnya kasus ini sudah lama, saat mau daftar guru PPPK dulu ," ujarnya, Selasa (7/1).

AM mengaku tidak menduga jika mengalami nasib seperti itu. Pasalnya, jabatan operator yang selama ini dilaksanakan bukan menjadi keinginan pribadi, melainkan ditugasi sekolah untuk membantu mengelola data pokok pendidikan (dapodik) serta sertifikasi guru.

Advertisement

"Sebetulnya operator itu menjadi tugas guru. Cuma saya diberi tugas untuk membantu. Karena saya diminta membantu, saya lakukan dan tidak curiga kalau ini berpengaruh terhadap karir saya," jelasnya.

Dikatakan, andai saja dirinya tahu perubahan status itu akan merugikan karirnya ke depan, tentu tidak akan dikerjakan. Hanya saja saat itu minim informasi yang didapatkan.

"Sekarang sia-sia saya punya ijazah guru. Karena tidak bisa digunakan untuk mendaftar guru juga," cetusnya.

Advertisement

Selain itu, MM guru honorer lain menjelaskan, selain tidak bisa mengikuti seleksi PPPK guru juga tidak bisa mendaftar PPG. Ketika mau melamar langsung ditolak.

"Saya pernah mau mendaftar PPG. Setelah menyiapkan berkas dan masuk kepada sistem, itu sistemnya tidak bisa diakses. Karena status diri saya sudah terdaftar sebagai operator," jelasnya.

MM mengaku sudah berupaya untuk merubah status  tersebut. Namun ada kendala saat mengajukan perubahan.

"Saya pernah ke dinas mau merubah status operator. Kenapa harus ke dinas ? Karena mereka yang memegang sistem," ucapnya.

Diungkapkan, saat MM ke dinas menyatakan akan mengundurkan diri, maka diharuskan keluar dari sekolah dulu.

Namun, setelah persyaratan itu dipenuhi, dinas juga tidak segera menindak lanjuti, justru dipimpong suruh menemui si A dan si B dulu. "Sampai akhirnya saya nyerah sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Situbondo, Andi Yulian Haryanto tidak menjawab saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp pukul 19.49 WIB. (wan/pri)

Advertisement

Artikel Terkait

Abdul Mu’ti Bawa Kabar soal Gaji Guru, Singgung Persetujuan Menkeu

Abdul Mu’ti Bawa Kabar soal Gaji Guru, Singgung Persetujuan Menkeu

Abdul Mu’ti menyebut Menteri Keuangan telah menyetujui usulan kenaikan gaji guru saat bertemu sekitar 1.000 pendidik di Jakarta. Besaran dan jadwal kenaikan belum dijelaskan.

Vape Dilarang untuk Personel Polri, Tamu Kantor Polisi Juga Kena Aturan Khusus

Vape Dilarang untuk Personel Polri, Tamu Kantor Polisi Juga Kena Aturan Khusus

Polri melarang seluruh personel menggunakan vape, termasuk di luar kedinasan. Aturan berlaku sejak 30 Oktober 2026 untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.

Rekrutmen CPNS 2027 Disiapkan, Simak Prioritas Formasi, Syarat, dan Jadwal Seleksinya

Rekrutmen CPNS 2027 Disiapkan, Simak Prioritas Formasi, Syarat, dan Jadwal Seleksinya

CPNS 2026 ditiadakan, seleksi diproyeksikan bergeser ke 2027. Simak bocoran formasi guru, syarat pendaftaran, dan perkiraan jadwal seleksi ASN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer