Israel Hadapi Dilema Koalisi, Pemerintahan Persatuan Jadi Alternatif Netanyahu dan Oposisi

RADARSITUBONDO.ID - Partisipasi pemilih dalam pemilu Israel pada Selasa (27/10/2026) mencapai 77,7 persen, angka tertinggi sejak pemilu tahun 1999. Kendati antusiasme warga mencatatkan rekor baru, tingginya partisipasi politik tersebut belum membuka jalan lapang menuju pembentukan kabinet pemerintahan baru.

Tiga figur kunci politik Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, dan Naftali Bennett, kini berhadapan dengan dilema besar: apakah rivalitas politik dapat dikesampingkan demi membentuk pemerintahan persatuan nasional?

Penghitungan suara sementara pada Rabu (28/10/2026) mengonfirmasi bahwa baik kubu petahana Netanyahu maupun blok oposisi pimpinan Eisenkot belum mampu mengamankan kursi mayoritas di Knesset. Dari total 120 kursi di parlemen Israel, sebuah blok membutuhkan setidaknya 61 kursi untuk dapat melantik pemerintahan baru.

Situasi tanpa pemenang mutlak ini menghidupkan kembali opsi pembentukan pemerintahan persatuan yang mengawinkan tiga kekuatan: Netanyahu, pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot, dan mantan perdana menteri Naftali Bennett.

Namun, skenario tersebut sarat rintangan politik. Eisenkot dan Bennett membangun platform kampanye dengan narasi mengganti kepemimpinan Netanyahu. Di sisi lain, isu akuntabilitas serangan 7 Oktober 2023, proses peradilan pidana yang tengah membelit Netanyahu, serta arah haluan kebijakan negara tetap menjadi jurang pemisah yang lebar.

Mengapa Pemerintahan Persatuan Jadi Opsi Rasional?

Pemerintahan persatuan dipandang sebagai jalan keluar paling realistis untuk mengurangi ketergantungan kronis parlemen Israel pada partai-partai kecil berpaham ekstrem, yang kerap melayangkan tuntutan politis berlebihan dalam negosiasi koalisi.

Format koalisi yang lebih inklusif dan moderat dinilai berpeluang menciptakan konsistensi dalam pengambilan keputusan strategis:

• Reformasi Wajib Militer: Mengakhiri perdebatan panjang terkait pengecualian dinas militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) demi kebutuhan pertahanan jangka panjang.
• Stabilitas Kebijakan Keamanan: Menyelaraskan doktrin militer tanpa terombang-ambing oleh agenda radikal faksi-faksi kecil di parlemen.
• Legitimasi Publik yang Luas: Mengembalikan stabilitas internal bangsa yang terpecah pascakrisis keamanan berkepanjangan.

Kendati demikian, tantangan terberat justru berada di ranah integritas komitmen kampanye. Apabila Eisenkot memilih berkoalisi dengan Netanyahu, langkah tersebut berisiko dinilai oleh para pendukungnya sebagai pengingkaran janji politik.

Pembentukan pemerintahan persatuan tidak dapat sekadar diselesaikan lewat kompromi bagi-bagi kursi kabinet, melainkan menuntut konsensus konkret atas reformasi independensi peradilan dan transparansi penegakan hukum.

Kalkulasi Geopolitik dan Sinyal Diplomatik Washington

Arah komposisi kabinet Israel turut menjadi sorotan tajam pemerintah Amerika Serikat. Sumber diplomatik di Washington mengindikasikan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump mengharapkan terbentuknya kabinet moderat yang tidak lagi melibatkan tokoh sayap kanan ekstrem, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.