RADARSITUBONDO.ID - Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov mengumumkan bahwa kabinetnya akan mengundurkan diri pada Kamis (11/12), setelah menghadapi serangkaian aksi protes besar-besaran selama beberapa minggu.
Pengumuman itu disampaikan beberapa menit sebelum parlemen melaksanakan voting terhadap mosi tidak percaya.
Aksi protes terhadap pemerintah Bulgaria telah berlangsung cukup lama, dengan ribuan orang berunjuk rasa di Sofia dan banyak kota lainnya, menuntut pemerintah untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal menanggulangi masalah korupsi dan mengelola ekonomi dengan baik.
"Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab," ungkap Zhelyazkov dalam sebuah pernyataan di televisi. Ia menambahkan bahwa langkah pengunduran dirinya sejalan dengan keinginan masyarakat.
Aksi demonstrasi mencapai titik tertinggi pada Rabu (10/12), di mana estimasi media berdasarkan rekaman drone menunjukkan lebih dari 100. 000 orang berkumpul di pusat ibu kota Bulgaria. Para mahasiswa dari berbagai universitas di Sofia juga ikut serta dalam aksi tersebut.
Gelombang protes awalnya dipicu oleh rancangan anggaran 2026 yang mencakup kenaikan pajak, peningkatan kontribusi jaminan sosial, dan peningkatan alokasi anggaran negara.
Meskipun pemerintah telah menarik kembali proposal anggaran itu pada minggu lalu, protes terus berlanjut dengan tuntutan yang lebih luas, yaitu pengunduran diri pemerintah.
Baca Juga: Istri Minta Uang Beli Beras, Kakek Masir Terpaksa ke Hutan Baluran: Pengakuan Anak Bikin Haru!
Para demonstran meneriakkan kata "Mundur" dan membawa spanduk dengan tulisan "Saya muak! " yang menggambarkan karikatur para politisi. Mereka juga menggunakan laser untuk memproyeksikan tulisan "Pengunduran Diri", "Mafia Keluar", dan "Untuk Pemilu yang Adil" di gedung parlemen.
Pengunduran diri ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan untuk bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026, menjadi negara anggota ke-21. Negara dengan populasi 6,4 juta ini akan beralih dari mata uang lev ke euro.
Presiden Rumen Radev, yang memiliki kekuasaan terbatas sesuai dengan konstitusi Bulgaria, akan memberi tugas kepada partai-partai di parlemen untuk berusaha membentuk pemerintahan baru.
Ini menjadi indikator ketidakstabilan politik yang berlanjut di negara yang telah menggelar tujuh pemilihan umum dalam empat tahun terakhir, terakhir pada Oktober 2024.
Editor : Ali Sodiqin