RADARSITUBONDO.ID - Indonesia mematangkan rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza, Palestina.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapan Indonesia bergabung dalam International Stabilization Force sekaligus menjadi negara pertama yang menyatakan kesiapan operasional.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono mengungkapkan, skema pemberangkatan telah disusun secara bertahap. Sekitar 1.000 personel ditargetkan siap diberangkatkan pada awal April 2026.
Sementara itu, keseluruhan kekuatan sebanyak 8.000 prajurit ditargetkan sudah siap paling lambat akhir Juni 2026.
“Seluruh personel saat ini menjalani pelatihan fisik dan mental sebagai bagian dari persiapan misi,” ujarnya.
Baca Juga: Trump Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah untuk Tingkatkan Tekanan pada Iran
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pasukan yang disiapkan bukan untuk kepentingan tempur. Menurutnya, komposisi pasukan didominasi personel berpengalaman dari korps Zeni dan kesehatan.
“Mereka akan fokus pada layanan medis, rekonstruksi infrastruktur, serta bantuan kemanusiaan,” jelasnya.
Pasukan tersebut dibentuk dalam format brigade komposit dan nantinya akan bergabung dengan kontingen dari berbagai negara di bawah payung International Stabilization Force.
Baca Juga: Polisi Prancis Tembak Mati Pria yang Membawa Sajam di Arc de Triomphe
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pengiriman pasukan merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia serta konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Rencananya, pasukan Indonesia akan ditempatkan di wilayah Gaza selatan, tepatnya di antara Rafah dan Khan Younis. Persiapan pembangunan barak untuk menampung ribuan personel juga tengah dilakukan.
Meski demikian, keputusan final terkait jumlah pasti personel serta jadwal keberangkatan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, hasil koordinasi internasional dalam forum Board of Peace yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington juga akan menjadi pertimbangan penetapan keputusan akhir.
Editor : Ali Sodiqin