Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beberapa OPD Dinilai Rawan Kasus Korupsi

I
Penulis: Iwan Feriyanto❯
INTERNAL: Inspektorat menggelar rapat pencegahan tindakan kasus korupsi, di ruang IR Pemkab Situbondo, Selasa (21/11).
INTERNAL: Inspektorat menggelar rapat pencegahan tindakan kasus korupsi, di ruang IR Pemkab Situbondo, Selasa (21/11).

RadarSitubondo.id – Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Situbondo rentan terjadi tindakan korupsi.


Advertisement

Sebab, dinas tersebut terdapat banyak kegiatan yang bersinggungan langsung dengan program pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Inspektur Pemkab Situbondo, Puguh Setijarto menyebutkan, sejumlah dinas yang rawan terjadi kasus korupsi di antaranya Dinas Sosial berkaitan dengan penyaluran hibah bantuan sosial.

Lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tentang tata kelola kepegawaian, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan pengelolaan pendapatan daerah (Bapenda).

Advertisement

Dikatakan, untuk mencegah prilaku korupsi, dinas harus aktif menyampaikan tindakan yang berpengaruh terhadap kasus korupsi.

Sebab, ada beberapa indikator yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan tindakan tersebut.

Puguh mencontohkan, salah satu dinas yang rentan kasus korupsi adalah BKAD terkait pengelolaan keuangan daerah dan penyalahgunaan aset milik daerah.

Advertisement

Sehingga BKAD harus memiliki indikator jelas dalam bekerja, agar tidak terjerumus.

“Di situ (BKAD) larangannya apa? apakah BKAD sudah melakukan sosialisasi terkait indikator larangan? Misalnya kendaraan dinas tidak boleh dibuat untuk mengantar anak ke sekolah sudah tersampaikan apa belum”,” jelasnya.

Masih kata Puguh, sebagai pejabat inspektorat Pemkab Situbondo, dirinya menjadi tangan kanan KPK untuk mencegah kasus korupsi.

Maka upaya yang dilakukan adalah mendatangi OPD untuk melakukan monitoring.

“Seperti review HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ini harus disusun dengan benar. Yang pada intinya mencegah supaya tidak terjadi kemahalan harga,”pungkasnya. (wan/pri)

Advertisement
Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo

Artikel Terkait

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang PT Djarum ke Pejabat Bea Cukai

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang PT Djarum ke Pejabat Bea Cukai

KPK menduga pengondisian pembayaran cukai PT Djarum berlangsung sejak 2010. Penyidik menelusuri dokumen dan mendalami dugaan aliran uang ke pejabat Bea Cukai.

Dugaan Korupsi Bea Cukai Djarum, KPK Telusuri Praktik yang Diduga Terjadi Bertahun-tahun

Dugaan Korupsi Bea Cukai Djarum, KPK Telusuri Praktik yang Diduga Terjadi Bertahun-tahun

KPK menggeledah enam perusahaan terafiliasi PT Djarum dalam pengembangan dugaan korupsi bea dan cukai. Penyidik menyita dokumen serta bukti elektronik.

RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember, Sahroni Ungkap Masih Ada Perdebatan

RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember, Sahroni Ungkap Masih Ada Perdebatan

Sahroni optimistis RUU Perampasan Aset rampung 15 Desember 2026. Ia menyoroti perbedaan pandangan dan risiko penyalahgunaan kewenangan aparat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer