
RadarSitubondo.id - Sejumlah pengacara di Kota Santri mengeluhkan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo lantaran terdakwa dihadirkan secara online.
Keadaan itu seharusnya tidak berlaku mengingat pandemi Covid-19 sudah tidak ada.
Penerapan sidang online diberlakukan setelah Indonesia diserang pandemi Covid 19.
Namun, saat ini penyakit tersebut sudah tidak ada. Penerapan menjaga jarak pun sudah dicabut.
“Kalau dulu sidang online karena ada Covid-19. Sekarang kan sudah tidak ada, tapi kenapa PN tidak bisa mendatangkan terdakwa setiap kali melakukan sidang,” kata Pembina LBH Mitra Santri Abdurahman.
Idealnya tata kelola persidangan dikembalikan ke awal.
Dengan begitu, komposisi persidangan sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana bisa terpenuhi.
Yaitu harus ada majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum dan terdakwa.
“Saat ini hanya terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Maka saya minta kepada Mahkamah Agung melalui PN Situbondo untuk memposisikan terdakwa agar hadir dalam persidangan,” tegas Abdurahman.
Kata Abdurrahman, kehadiran terdakwa dapat memengaruhi terhadap nilai-nilai persidangan untuk melakukan pembuktian.
Yang sering terjadi saat ini, terdakwa bisa-bisa kurang memahami secara rinci tentang hal-hal yang terungkap dalam muka persidangan.
“Secara faktual itu adalah hal terbatas yang kadang terkendala signal, kendala tidak mendengar, dan mengulang-ulang pernyataaan dari panasehat hukum maupun hakim sendiri terhadap terdakwa,” imbuh Aburahman.
Apalagi masalah kesaksian, terdakwa juga sulit untuk melihat secara langsung kehadiran penasehat hukum.
Sedangkan kehadiran penasehat hukum untuk memberikan dukungan dan menenangkan terdakwa.
“Mohon maaf, sekarang kalau terdakwa hadir ke persidangan yang dilihat pertama kali langsung majelis hakim, kan online. JPU dan penasehat hukum tidak bisa lihat terdakwa,” tutup Aburahman.
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Achmad Rasjid, S.H menegaskan, dalam jangka waktu dekat persidagang sudah bisa dilakukan dengan cara daring.
Namun, pihaknya masih ingin membersihkan ruang untuk terdakwa.
“Kami siapakan dulu sarana prsarananya, ruang tahanan, menurut saya karena lama tidak dipakai jadi tidak sehat. Jadi kalau anggaran pada Januari ini sudah bisa diambil, akan kami betulin, kalau sudah layak, pasti kami akan segera melakukan daring semua,” pungkas Rasjid. (hum/pri)



