RADARSITUBONDO.ID - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk menertibkan praktik penebangan liar yang dianggap sebagai salah satu penyebab bencana banjir bandang di Sumatera.
Pernyataan ini disampaikan setelah beliau mengunjungi posko pengungsian di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12).
"Justru saya mau tertibkan semua itu. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan," tegas Prabowo dalam konferensi pers di lokasi bencana.
Ia menjelaskan bahwa proses penertiban telah direncanakan dengan baik dan akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas dalam Serangan ISIS di Suriah
Pernyataan Prabowo ini muncul sebagai tanggapan terhadap dugaan penebangan liar yang memperburuk dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dugaan ini muncul setelah ditemukan kayu-kayu dengan berbagai ukuran yang terbawa arus banjir.
Pada hari sebelumnya, saat berkunjung ke posko pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan.
"Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan," ujarnya di hadapan para pengungsi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginformasikan bahwa Kementerian Kehutanan telah mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025.
Selain itu, pemerintah berencana untuk mencabut sekitar 20 izin PBPH lainnya dengan luas mencapai 750.000 hektare, termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana.
Kementerian Kehutanan juga telah membentuk tim investigasi bersama dengan Polri untuk menyelidiki asal-usul kayu yang terbawa oleh banjir.
Investigasi ini akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan tindakan hukum dilaksanakan dengan tegas.
Prabowo telah mengunjungi wilayah terdampak bencana sebanyak tiga kali untuk memantau langsung penanganan situasi dan memberikan dukungan kepada para korban.
Dalam setiap kunjungannya, ia juga menginstruksikan pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penebangan ilegal yang dapat merusak lingkungan.
